Birokrasi Tak Boleh Hambat Kerja BUMD

Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai menghambat kiner­ja Badan Usaha Mi­lik Daerah (BUMD). Kondisi ini sangat merugikan warga Jakarta.

 Untuk itu, DPRD DKI Jakarta mengingatkan Gubernur Anies Baswedan agar tim yang diben­tuknya tidak menjadi pengham­bat kerja BUMD seperti dialami PD Dharma Jaya.

"Informasi yang saya dapat, sekarang ini BUMD sulit men­gakses Gubernur dan Wakil Gubernur karena harus bertemu dengan tim-tim lebih dulu. Pa­dahal, kerja BUMD saat ini su­dah cepat. Janganlah birokrasi menjadi penghambat," kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike saat di­hubungi, kemarin.

Yuke menuturkan, dana Pub­lic Service Obligation untuk PD Dharma Jaya Rp 41 miliar berlarut-larut dicairkan karena permasalahan birokrasi. Padahal uang untuk mengendalikan harga daging itu sudah tersedia.

"Sebentar lagi bulan Rama­dan dan Idul Fitri. Tahun lalu harga Sembako, Daging Sapi dan Ayam terkendali karena kerja BUMD Pangan termasuk PD Dharma Jaya. Saya prediksi kalau BUMD Pangan ini diotak-atik kepentingan politik, sangat berisiko terhadap harga pangan saat Ramadan dan Lebaran nanti," jelasnya.

Seperti diketahui, Direktur Utama (Dirut) PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati merasa sangat kecewa dengan kondisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Saking kecewanya, dia berniat mundur dari jabatan direktur BUMD.

Menurutnya, banyak masalah di bawah kepemimpinan Guber­nur Anies Baswedan. Misalnya, proses pencairan dana public service obligation (PSO) yang terlampau lama.

Dana PSO itu belum cair dari November 2017 hingga Maret 2018. Hal itu membuat Direktur BUMD seperti dirinya sangat ke­bingungan karena harus mencari dana talangan untuk November hingga Desember 2017.

Selain itu, dana reimburse untuk Desember 2017 juga be­lum dapat dicairkan. Padahal, kebutuhan daging ayam untuk warga yang disubsidi harus terus dipenuhi.

Tak hanya itu, sekarang kerja sama antar-SKPD tidak berjalan dengan baik. Di bawah kepemimpinan Anies, SKPD seperti bermain send­iri-sendiri tanpa koordinasi sama sekali.

Hal itu sangat menghambat sistem pelayanan masyarakat. Akibat masalah di atas ban­yak masyarakat yang dirugi­kan. ***