Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyediakan sebanyak 300 ribu unit rumah dengan uang muka alias down payment (DP) 0 rupiah seperti ditargetkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno selama lima tahun.
Kepala Badan Perencanaan Daerah Pemprov DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, dalam lima tahun ditargetkan 9.772 unit hunian DP 0 rupiah di DKI Jakarta. Target pembangunan itu dihitung dari inÂventarisasi dan pemetaan yang sudah dilakukan.
Tuty menambahkan, Pemprov DKI Jakarta tidak memberikan subsidi apa-apa untuk warga yang membeli rumah DP 0 rupiah. Dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan PeruÂmahan (FLPP), DP rumah yang dibebankan kepada masyarakat adalah 1 persen.
Sesuai namanya, rumah DP 0 rupiah tidak membebankan DP apa pun kepada pembeli. DP atau uang muka itu akan ditalangi oleh Pemprov DKI dengan mengguÂnakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terlebih dahulu. Namun perlu digarisÂbawahi, uang muka itu hanya ditalangi, bukan disubsidi.
"Jadi bukan diberi cuma-cuma dan juga bukan hibah. Pemprov DKI menyediakan fasilitas agar para target DP Rp 0 ini apabila skemanya di awal diperlukan DP, dia enggak cari sendiri, (tetapi) ditalangi," ujarnya.
Nantinya, pembayaran uang muka akan masuk ke dalam skema cicilan pembeli rumah DP Rp 0. Uang muka tidak harus seÂlalu ditalangi oleh Pemprov DKI Jakarta. Pihak bank juga bisa memberikan talangan DP itu.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukiÂman DKI Jakarta Agustino DarÂmawan mengatakan, pembiayaan akan menggunakan skema FLPP. Dalam skema FLPP, bunga yang dibebankan kepada masyarakat hanya 5 persen.
Agustino memastikan bunga cicilan rumah DPRp 0 juga 5 persen. Namun jika suku bunga yang diberikan lebih dari 5 persen, akankah Pemprov DKI menanggung sisanya? "Pedomannya FLPP saja yaitu 5 persen. Kalau (bunga) lewat 5 persen, saya enggak bilang akan subsidi ya. Saya belum berani statement ada subsidi atau tidak kalau lebih dari 5 persen," ujarnya.
Agustino belum bisa memasÂtikan Pemprov DKI Jakarta meÂnanggung bunga cicilan itu.
Fakta ini meleset dari janji Anies saat berkampanye lalu, targetnya 300.000 unit rumah dalam waktu 5 tahun. "Kita meÂnyasar sejak kampanye 250-300 ribu unit. Itu angka totalnya," kata Anies belum lama ini.
Bahkan, saat launching rusuÂnami Klapa Village, Anies semÂpat berujar bahwa salah satu janjinya akhirnya ditepati.
"Jadi, kami merasa bersyukur salah satu janji yang paling dapat perhatian sudah kami tunaikan dan mulai kami kerjakan," katanya.
Peneliti Senior Indonesia Public Institute Karyono WiÂbowo mengatakan, Pilkada DKI Jakarta harus menjadi pelajaran penting agar seorang calon kepala daerah saat berkampanye tidak memberikan janji-janji muluk.
"Jadi janji itu harus memÂperhatikan aturan, kewenangan kepala daerah dan kemampuan anggaran," kata Karyono.
Menurutnya, 23 janji kampaÂnye Anies-Sandi saat kampanye lalu menjadi sorotan. Terutama soal rumah DP 0 rupiah yang seÂdari awal memang terlihat ganjil. Kemudian, saat realisasi pun terlihat sangat tidak konsisten.
"Awalnya dijanjikan DP sepenuhnya ditanggung pemprov. Kemudian kepala dinas perumaÂhan juga mengatakan, bunga akan disubsidi sehingga warga hanya perlu membayar pokok utang. BeÂlakangan semua direvisi, DP tidak disubsidi skema pembiayaan pun menumpang program sejuta rumah milik pemerintah pusat," tegasnya. ***
