Sebanyak 300 ribu unit rumah dengan uang muka alias down payment (DP) 0 rupiah ditargetÂkan Gubernur DKI Jakarta Anies BasÂwedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno selama lima tahun ke depan.
Ini berarti 50 ribu unit per tahun. Namun, di bulan kelima memimpin Jakarta baru 700 unit yang rencananya dibangun.
Ketua Fraksi Partai Nasdem Bestari Barus memiliki rumah memang menjadi harapan bagi warga Jakarta. Makanya, saat Anies-Sandi dilantik, warga langsung menagih program yang dijanjikan saat Pilkada lalu itu. Namun, sayangnya sampai sekaÂrang janji itu belum terwujud.
"Kabarnya yang di Klapa Village belum juga dimulai pembangunannya. Tapi kami semua berharap bahwa janji itu bisa diwujudkan, karena janji itu utang," kata Bestari saat diÂhubungi, kemarin.
Melihat itulah, lanjutnya, seÂjumlah anggota DPRD mengaku program ini sulit diwujudkan. SeÂbab, sangat sulit mencari lahan di Jakarta dengan ukuran yang pas dan harga murah. Karena itulah janji rumah tapak meleset menÂjadi rumah susun. Kemudian, pembiayaannya pun menumpang program sejuta rumah Presiden Joko Widodo.
Kendala lainnya, dengan harga yang ditawarkan sulit terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena cicilan per bulan mencapai Rp 2,5 juta, sehingga sulit dijangkau masyarakat berÂpenghasilan rendah (MBR) yang berpenghasilan sebesar UMR yakni Rp 3,6 juta per bulan. "Karena itulah janji itu harus realistis," tegasnya.
Menurutnya, untuk MBR lebih cocok menempati ruÂmah susun sewa (Rusunawa). Warga pun hanya perlu fokus memikirkan biaya sewa yang di dalamnya sudah disubsidi pemerintah. Biaya sewa itu pun sudah termasuk dana perawatan yang dikelola langsung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta.
"Harusnya, Pak Gubernur meÂlihat perbandingan di Tambora, Jakarta Barat, di mana Rusunami yang bersebelahan dengan RusuÂnawa sangat timpang karena Rusunaminya hancur berjamur sedangkan Rusunawanya cantik terawat," ungkapnya.
Sebelumnya Gubernur Anies mengaku bakal menggeber realÂisasi program hunian DP Rp 0. Tak tanggung-tanggung, mantan Menteri Pendidikan dan KebuÂdayaan ini menargetkan 300.000 unit rumah dalam waktu 5 tahun. "Kita menyasar sejak kampanye 250-300 ribu unit. Itu angka totalÂnya," kata Anies belum lama ini.
Wakil Gubernur Sandiaga Uno mengatakan pihaknya meÂmang menjanjikan 250-300 ribu rumah dalam lima tahun. Namun, program itu melibatkan masyarakat dan dunia usaha.
"Target lima tahun yang diÂlakukan oleh pemerintah. Tapi mesti ingat program ini harus melibatkan masyarakat dan dunÂia usaha juga. Makanya rumah tapak Rorotan yang DP 0 Rupiah itu harus diapresiasi. Karena itu merupakan inisiasi swasta dalam proses partisipatif," ujarnya.
Anies mengatakan, rumah DP nol rupiah akan menggunakan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan PeruÂmahan (FLPP) melalui Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) yang akan segera dibentuk oleh Pemprov DKI Jakarta.
Untuk meringankan pembaÂyaran angsuran atau cicilan, kata Anies, uang mukanya akan disubsidi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
"Kemudian FLPP itu artinya dengan skema 1 persen lalu yang 1 persennya dari kita. Jadi pembiÂayaan DP-nya menjadi 0 persen karena yang 1 persen disediakan lewat APBD," katanya.
Anies menjelaskan, sesuai peraturan tersebut, waktu ciciÂlan bisa sampai 20 tahun dan itu sesuai dengan kemampuan keuangan warga Jakarta yang berbeda-beda. Dan nantinya skema ini akan diatur dalam BLUD yang akan diperkirakan selesai April.
Namun, Kepala Dinas PeruÂmahan Rakyat dan Pemukiman DKI Jakarta Agustino DarÂmawan mengatakan, nantinya Pemprov DKI akan menalangi uang muka tersebut melalui APBD, sehingga nantinya pemÂbeli akan membayar uang muka tersebut dengan sistem cicil.
"Iya itu minjemin sementara aja, nanti dipulangin lagi, bayar DP dan angsuran, uang muka dibalikin, cicilan pokok dibaÂlikin juga mana ada yang gratis," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (5/3).
Dia menjelaskan, warga yang berminat dengan rumah DP 0 rupiah wajib menyetor dana taÂlangan yang sudah dipinjamkan Pemprov untuk menutupi uang muka. Setoran pun akan diambil dari biaya pembelian yang diseÂtor warga setiap bulannya.
"Jadi nanti kalau mau setor itu di dalamnya ada yang untuk bayar DP ada juga untuk bayar harga bangunannya, disatukan di situ setoran tiap bulan," jelas dia. ***
