Anggota DPD RI asal Aceh Fachrul Razi menilai rencana pemerintah pusat untuk melibatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam pengelolaan tanah wakaf Aceh di Mekkah, Arab Saudi, bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Menurut Fachrul Pasal 16 UUPA Ayat 3 menjelaskan urusan Pemerintahan Aceh yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Aceh.
"Pada ayat 4 ditegaskan, urusan-urusan tersebut diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh," Fachrul di gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (14/3).
Fachrul menambahkan berdasarkan ayat 4, Aceh dapat membuat Qanun dalam pengelolaan Baitul Asyi itu sendiri berdasarkan UUPA sebagaimana kewenangan Aceh dalam penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Pelimpahan Baitul Asyi dapat dikelola oleh Lembaga Wali Nanggroe sebagai amanah Qanun No 8 tahun 2012 pasal 29 poin (g) yang menyatakan tugas, fungsi dan kewenangan Lembaga Wali Nanggroe juga mengatur untuk mengurus dan melindungi khazanah Aceh di dalam dan luar Aceh," ujarnya.
Selain itu, Fachrul juga menyebutkan, keinginan BPKH itu bertentangan dengan PP No 3 tahun 2015 tentang kewenangan pemerintah yang bersifat nasional di Aceh.
Karenanya, Pemerintah tidak dapat mengelola tanah waqaf karena bukan kewenangan pusat sebagaimana diatur dalam PP No 3 tahun 2015.
Ini juga juga bertentangan dengan UU No 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagaimana Pasal 2 ayat (1) yang menegaskan bahwa Aceh diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki.
"Persoalan tanah wakaf ini adalah hal yang sensitif. Kita berharap Pemerintah Pusat, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, agar tidak mengotak-atik tanah wakaf yang usianya sudah lebih dua ratus tahun itu," tutup Fachrul.
[nes]
