Berita

Modus “Kotor” Dalam Bisnis Persenjataan

RABU, 14 MARET 2018 | 07:46 WIB | OLEH: DEREK MANANGKA

"ANDA yakin Bu Connie mampu melaksanakan gagasannya?" begitu salah satu pertanyaan seorang bekas pebisnis persenjataan - yang lebih tepat disebut seorang makelar, ketika tiga hari lalu mengajak berdiskusi tentang bisnis persenjataan ke depan.

Pertanyaannya tidak saya jawab. Sebab inti dan tujuan berdiskusi bukan di soal itu. Lagi pula pertanyaan itu lebih tepat dijawab langsung oleh Bu Connie atau Connie Rahakundini Bakrie.

Diskusi, dipicu oleh adanya esai 'Catatan Tengah' sehari sebelumnya. Esai, mengulas gagasan Connie Rahakundini Bakrie (CRB), seorang analis pertahanan dan militer yang berencana membangun industri persenjataan dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan kita kepada pihak asing.

Dalam rangka itu, CRB sudah menghimpun sekitar 80 pengusaha swasta lokal dalam sebuah asosiasi. Mereka merupakan produsen senjata-senjata dan amunisi untuk keperluan TNI maupun Polri.

Kelemahan para pengusaha ini, lebih banyak kalah dalam bersaing dengan makelar produk buatan negara asing.

CRB pun mengaku, kali ini dia tidak lagi hanya mau menjadi analis. Tetapi mau terjun langsung sebagai pebisnis perenjataan.

Sementara Emil Wicaksono Subrata (EWS) yang mengajak berdiskusi - bukan nama sebenarnya, seorang bekas makelar bisnis persenjataan, yang untuk sementara waktu tak mau indentitasnya diketahui publik.

EWS yang merupakan sahabat lama di lapangan golf, berreaksi spontan atas pemikiran (CRB). Menurutnya secara teori gagasan wanita karir lulusan Israel ini, sangat baik bagi masa depan industri militer dan pertahanan NKRI.

"Kita memang harus berdiri sendiri dan kita mampu. Ketergantungan kita pada persenjataan buatan Amerika misalnya, sangat berresiko, berbahaya".

"TNI AU kita selama ini banyak menggunakan jet tempur F-16 buatan Amerika. Tapi kalau Amerika mau menekan atau mempersulit kita, bisa saja fabrikan Amerika buat semua pesawat tersebut tidak bisa terbang – di saat kita membutuhkannya untuk terbang," ujar EWS.

"Karena sekalipun pesawat-pesawat tersebut beroperasi di Indonesia, tetapi kendali teknologinya tetap dapat dilakukan secara remote. Di salah satu pusat kontrol di Amerika, yang tidak kita tahu keberadaannya. Jadi menurut saya, gagasan Bu Connie memang sangat bagus".

EWS bahkan mengingatkan, Amerika maupun sekutu-sekutunya di NATO - Eropa Barat, sudah tidak pantas dijadikan sahabat bisnis dalam industri persenjataan dan pertahanan. Sebab mereka begitu mudah menjatuhkan sanksi atau embargo atas persenjataan yang dibeli Indonesia dari mereka.

Ia menyebut salah satu kejadian dalam pemberian bantuan bagi korban tsunami di Aceh tahun 2004. Dimana pesawat angkut cargo dan helikopter yang terkena embargo, dilarang oleh Amerika dan sekutunya untuk digunakan dalam operasi tersebut.

"Sangat tragis dan aneh. Untuk operasi kemanusiaan saja, mereka tidak mengizinkan kita," ujarnya.

"Pertanyaan sekarang, sejauh mana kemauan politik dalam negeri untuk mendukukungnya? Benarkah Presiden Joko Widodo - seorang sipil  -memiliki orang-orang yang ‘tidak masuk angin’ sehingga mampu mengatasi kendala dalam bisnis persenjataan?"

"Jangan lupa," lanjutnya, pihak yang akan merasa dirugikan oleh gagasan Bu Connie, hanya beberapa gelintir. Tetapi jaringan mereka, sangat kuat dan berpengaruh. Dan kekuatan inilah yang perlu diperhitungkan. Jaringan atau kekuatan ini bakal berupaya menjegal gagasan baik ini.

Persoalannya menurut EWS terpulang pada urusan duit (komisi). Uang yang bisa dibagi-bagi oleh jaringan ini, relatif cukup besar. Sebab untuk setiap transaksi, jaringan ini mendapat komisi antara 3 sampai 5 persen.

Jumlah nominalnya, tentu saja cukup besar, jika diambil dari transaksi yang berjumlah ratusan milyar rupiah bahkan triliun.

Anggota jaringan ini tidak hanya di satu lembaga. Tapi tersebar dan menyebar.

Bahkan secara berkelakar EWS meminta: "Coba tanya sama Pak Ketua DPR-RI, sahabat bung. Berapa prosen yang harus dibagikan ke politisi Senayan, jika DPR diminta untuk menghapus sebuah bintang dalam sebuah proyek anggaran APBN, agar sebuah dana pembelian senjata bisa dicairkan…..".

"Ah Mas Bambang Soesatyo kan baru 15 Januari dilantik sebagai Ketua DPR-RI," saya menyanggah EWS.

"Yah, mungkin Pak Bambang belum tahu. Tapi sekalian saja tanya, supaya gagasan Bu Connie tidak terkendala," ujar EWS.

Sekalipun gagasan CRB untuk mandiri perlu didukung, namun EWS tetap menganggap dalam rangka menuju ke kemandirian tersebut, Indonesia perlu melalui sebah proses.

Misalnya memanfaatkan teknologi RRT.

Tahap pertama, untuk beberapa produk, harus bekerja sama dengan negara yang sudah maju teknologinya.

"Dan sekaligus kalau membuat keseimbangan politik yah Indonesa harus merangkul negara lain yang juga diperhitungkan oleh Amerika," katanya.

EWS yakin Amerika akan berpikir seribu kali untuk terus menekan Indonesia, jika kita pun secara terbuka mulai mengalihkan pandangannya ke negara saingan Paman Sam tersebut.

Dalam beberapa hal, RRT sudah mengungguli Amerika. Ia memberi ilustrasi peristiwa tahun 2011, saat Menteri Pertahanan Amerika mengunjungi Beijing.

RRT secara sengaja meluncurkan pesawat tempur buatan terbarunya ke daerah perairan internasional, untuk 'mengganggu' kapal induk Amerika yang sedang berlayar, mengawal kunjungan Menhannya.

"Radar Amerika ternyata tidak bisa mendeteksinya. Dan hingga sekarang kisah itu menjadi sebuah buah bibir di kalangan pelaku bisnis persenjataan, khususnya Alutsista," berkata EWS, sang bekas makelar bisnis persenjataan.[***]

Populer

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

Jokowi Kena Karma Mengolok-olok SBY-Hambalang

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:45

Pengamat: Bahlil Sengaja Bikin Skenario agar Rakyat Benci Prabowo

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:20

Alfiansyah Komeng Harus Dipecat

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:05

UPDATE

Dirjen Anggaran Kemenkeu Jadi Tersangka, Kejagung Didesak Periksa Tan Kian

Sabtu, 08 Februari 2025 | 21:31

Kawal Kesejahteraan Rakyat, AHY Pede Demokrat Bangkit di 2029

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:55

Rocky Gerung: Bahlil Bisa Bikin Kabinet Prabowo Pecah

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:53

Era Jokowi Meninggalkan Warisan Utang dan Persoalan Hukum

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:01

Tepis Dasco, Bahlil Klaim Satu Frame dengan Prabowo soal LPG 3 Kg

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:50

Dominus Litis Revisi UU Kejaksaan, Bisa Rugikan Hak Korban dan tersangka

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:28

Tarik Tunai Pakai EDC BCA Resmi Kena Biaya Admin Rp4 Ribu

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:16

Ekspor Perdana, Pertamina Bawa UMKM Tempe Sukabumi Mendunia

Sabtu, 08 Februari 2025 | 18:41

TNI AL Bersama Tim Gabungan Temukan Jenazah Jurnalis Sahril Helmi

Sabtu, 08 Februari 2025 | 18:22

Penasehat Hukum Ungkap Dugaan KPK Langgar Hukum di Balik Status Tersangka Sekjen PDIP

Sabtu, 08 Februari 2025 | 17:42

Selengkapnya