Dewan Minta Pemerintah Cabut Moratorium CPNS, Ini Alasannya

Anggota Komisi X DPR RI, Dedi Wahidi meminta kebijakan penarikan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperbantukan di sekolah swasta bisa dihentikan.

Menurutnya, saat di era penjajahan guru sengaja dikirim ke sekolah swasta diberikan kepada sekolah swasta. Namun seiring waktu guru tersebut ditarik ke sekolah negeri.

"Harusnya sekolah swasta dibantu oleh guru DPK sesuai dengan jumlah siswa yang membutuhkan dan tetap memperhatikan akreditas sekolah," ujar Dedi Wahidi saat Rapat Dengar Pendapat di Ruang Rapat Komisi X, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/3).

Politisi Fraksi PKB ini juga meminta pemerintah mencabut monatorium pengangkatan CPNS dengan membuka penerimaan guru dengan kuota yang lebih besar lagi. Sebab pertumbuhan jumlah sekolah dan siswa yang ada, tidak sebanding atau tidak disertai dengan pemenuhan jumlah guru PNS.

"Di daerah Dapil saya, pengangkatan guru sangat sedikit sehingga banyak guru-guru swasta yang dicabut ke sekolah negeri," terang Dedi.

Dalam catatan Ditjen Dikdasmen Kemendikbud total jumlah guru adalah 3.017.290 yang terdiri dari guru sekolah negeri sejumlah 2.114.765 guru dan sekolah swasta sebanyak 902.531 guru.

Guru Sekolah Negeri terdiri dari 1.378.940 guru PNS dan 735.825 guru non PNS, sedangkan guru yang ada di sekolah swasta terdiri dari 104.325 PNS dan 798.206 non PNS. Hal ini membuat rasio guru PNS di sekolah negeri sebenarnya jauh lebih tinggi.

Rapat Dengar Pendapat diikuti Panja Standar Nasional Pendidikan Dasar Menengah (SN Dikdasmen) Komisi X DPR RI dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan (Dikdasmen Kemendikbud), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Kemudian Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri) dan Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo). [nes]