Berita

Foto: RMOL

Politik

Tak Perlu Bayar Tol Kalau Masih Macet

SELASA, 13 MARET 2018 | 13:15 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi diminta mengkaji ulang fungsi tol yang ada agar tidak merugikan masyarakat.

"Tol ini kan artinya jalur bebas hambatan, dan kita membayar untuk itu, tapi saat masuk tol justru malah bermacet ria di sana, semestinya konsekuensi logis untuk hal ini ya masyarakat tidak perlu bayar lagi kalau macet," ujar anggota Komisi V DPR, Alex Indra Lukman dalam rapat kerja dengan Kementerian Perhubungan di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3).

Politisi PDI Perjuangan ini mengimbau agar Menhub kembali memikirkan kebijakan jangka panjang terkait hal tersebut. Hal lain yang menjadi sorotannya adalah kebijakan ganjil genap tol.


"Tolong solusi ganjil-genap ini tidak permanen, sebab ini justru memunculkan dua kebijakan yang berlawanan, jadi saya harap ada sinkronisasi ke depannya," ujar Alex Indra.[wid]


Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya