. Pulau Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah sampai saat ini masih dipasarkan melalui perusahaan Kanada Private Islands Inc.
Januari lalu pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Maritim RI Luhut Binsar Panjaitan berjanji akan menyelesaikan kasus tersebut hingga membentuk tim penyelidikan.
"Tetapi faktanya sampai hari ini, penjualan pulau Indonesia masih terpasang di situs penjualan online dan parahnya lagi pemerintah belum menunjukkan upaya yang serius," kata Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia, Andi Fajar Asti, Selasa (13/3).
Padahal situs online dengan bendera negara yang jelas, sangat memungkinkan untuk ditelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut dan segera melakukan pemanggilan.
"Saya melihat ada ketidakseriusan pemerintah melakukan tindakan. Padahal kita punya tim cyber," ungkap Andi.
Menurutnya, melalui tim sangat mudah jika pemerintah berkomitmen melakukan penindakan. Pemerintah juga bisa melibatkan Kementerian Pertahanan dan Polri dan kepolisian internasional karena ini sudah menyangkut kedaulatan NKRI dan kejahatan lintas negara.
"Ketidakseriusan pemerintah melakukan langkah-langkah strategis adalah sama halnya kita menyerah terhadap mereka yang ingin melakukan penguasaan lahan di Indonesia. Juga membuktikan bahwa Indonesia itu negera lemah, pemalas dan penakut," ujar Andi, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ini.
Perlu diketahui bahwa penjualan pulau bertentangan dengan UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, asing tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik, hanya dapat memiliki hak pakai dan hak sewa.
"Jika ada menteri sudah tidak sanggup bekerja serius, sebaiknya mengundurkan diri dan memberikan ruang kepada mereka yang punya keinginan sungguh-sungguh menjaga NKRI, mampu mengelola kekayaan alam kita dan berpihak untuk kesejahteraan bangsa sendiri," demikian Andi.
[rus]
