Komisi II DPR RI meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) membuat grand desain terhadap kebutuhan ASN sesuai dengan pendapatan negara.
Anggota Komisi II DPR RI TB Ace Hasan Syadzily menilai kebutuhan penambahan pegawai Aparatur Sipil Negera (ASN) tidak sesuai dengan rasio penduduk Indonesia.
Menurutnya jika tidak ada grand desain kebutuhan ASN dalam birokrasi bakal tambal sulam. Meski begitu politisi Golkar ini mengimbau grand desain terhadap kebutuhan ASN sesuai dengan pendapatan negara.
"Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merekrut pegawai adalah berapa jumlah penduduk Indonesia yang harus dilayani pegawai negeri, seperti berapa kebutuhan guru sesuai usia produktif yang mengenyam pendidikan, atau berapa jumlah tenaga pertanian disesuaikan dengan lahan pertanian yang ada," tutur Ace Hasan di gedung DPR, Jakarta, Senin (12/3).
Di kesempatan yang sama Menpan RB Asman Abnur mengungkapkan pihaknya lebih dulu membuat program smart ASN yang bertujuan meningkatkankualitas dari ASN yang bakal masuk ke birokrasi pemerintahahan.
Program ini ditargetkan akan mulai berjalan pada tahun 2024 mendatang ini menekankan pada nilai keramah-tamahan serta integritas yang tinggi terhadap pihak luar.
"Sehingga ASN nanti akan bekerja dengan lebih mengedepankan pelayanannya bukan lagi kekuasaan," terang Asman.
Selain itu, kemampuan yang harus dimiliki oleh para ASN pasca penetapan smart ASN sendiri diantaranya kemampuan informasi teknologi dan bahasa asing yang mumpuni,
entrepreneurship skills, serta
networking skill agar kedepannya kinerja ASN bisa sesuai dengan tuntutan publik.
[nes]
