Berita

Politik

Laporan Pertemuan Jokowi dan PSI Ke Ombudsman Bukan Karena Kepentingan Politik

MINGGU, 04 MARET 2018 | 15:42 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Laporan penyalahgunaan pertemuan Presiden Joko Widodo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Ombudsman RI oleh Advokasi Cinta Tanah Air (ACTA) sama sekali dilakukan bukan karena kepentingan politik.

Begitu dikatakan Ketua Dewan Pembina ACTA, Habiburrochman dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (4/3).

"Laporan ini sama sekali tidak terindikasi politik apapun," sambungnya.


Menurut dia, ACTA selama ini bergerak secara swadaya. ACTA juga tidak didomplengi kepentingan pihak tertentu. Di sisi lain, laporan justru berasal dari ketakutan atas penyalahgunaan wewenang oleh pemegang kekuasaan.

Habiburrochman menjelaskan, laporan itu juga merupakan imbauan atas betapa pentingnya penegakan etika dan peraturan perundang-undangan secara bersama-sama agar kelak kita tidak sama-sama dirugikan.

"Kami sama sekali tidak tendensius terhadap personalnya, baik kepada Presiden maupun Partai apapun, tapi kami fokus pada peristiwanya yang jelas melanggar hukum," tandasnya. [sam]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya