Berita

Hukum

DPR Desak Presiden Bentuk TPF Kasus Novel

JUMAT, 23 FEBRUARI 2018 | 13:40 WIB | LAPORAN:

Pimpinan DPR RI meminta Presiden Joko Widodo (JoKowi) membentuk tim pencari fakta untuk menuntaskan kasus teror terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan.

Menurut Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, TPF harus dibentuk karena kasus Novel sudah terlalu lama tidak memiliki kemajuan berarti.

"Dari awal kan juga saya sampaikan yang terbaik adalah pak Jokowi, presiden harus membuat tim pencari fakta (TPF). Soalnya kalau hanya diserahkan kepada yang sekarang tentunya yang melaksanakan dari pihak penegakan hukum misalnya dari Polri dan lain sebagainya toh juga cukup lama. Dan kami tahu bahwa ini persoalan cukup pelik dan cukup sulit," jelanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (23/2)


Agus mengatakan, pembentukan TPF akan mempercepat penanganan kasus Novel. Isi TPF yang berupa gabungan dari kepolisian, pakar hukum, pakar politik, dan pakar fisiologi akan membuat kasul Novel lebih mudah dipecahkan.

"Kalau satu persoalan yang memikirkan banyak pemikiran rasanya kan jauh lebih mempunyai keberhasilan yang lebih cepat sehingga sekali lagi kalau toh memang ini kita ingin secepatnya bisa terungkap dengan tuntas ya kita harus membuat TPF," ujarnya.

Novel mengalami penyerangan oleh dua orang tidak dikenal pada 11 April 2017 selepas salat Subuh di Masjid Al-Ihsan, Kelapa Gading. Para pelaku mengendarai sepeda motor menyiramkan air keras ke wajah mantan kepala Satuan Reskrim Polres Bengkulu tersebut. [wah]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya