Berita

Foto/Net

Nusantara

Ketua MPR Heran, Pelayanan Belum Bagus Tapi Angkasa Pura Naikkan PJP2U

KAMIS, 15 FEBRUARI 2018 | 17:16 WIB | LAPORAN:

Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan angkat bicara mengenai kenaikan tarif Passenger Service Charge (PSC) atau tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta).

Menurutnya, PT Angkasa Pura II (Persero) selaku pengelola hanya menaikkan pelayanan saja sehingga tidak perlu menaikkan PJP2U Bandara Soetta.

"Naik lagi? Saya kira yang perlu dinaikkin di Soekarno Hatta itu ya pelayanannya bukan tarifnya," ujarnya di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (15/2).


Zulkifli menambahkan hal terpenting dalam menaikkan pelayanan agar masyarakat bisa menikmati perjalanannya dengan baik. Setelah pelayanan baik, pihak bandara bisa menaikkan tarif, dengan begitu masyarakat pastinya tidak akan terbebani.

"Kalau cuma naik-naikkan gitu kan enggak sekolah juga bisa naik, yang penting itu pelayanannya itu perlu dinaikkin maksud saya," tegasnya.

PT Angkasa Pura II (Persero) selaku pengelola Bandara Soetta menaikkan tarif PJP2U per 1 Maret 2018.

Penyesuaian tarif tersebut sesuai dengan terbit surat Menteri Perhubungan Nomor PR 303/1/1 PHB 2018, tanggal 18 Januari 2018, tentang PJP2U. Pihak Angkasa Pura menjelaskan kenaikan tarif pajak bandara tersebut untuk meningkatkan pelayanan fasilitas bandara.

Adapun kenaikan PJP2U yakni terminal tiga internasional yang sebelumnya Rp200 ribu akan dinaikkan menjadi Rp230 ribu. Untuk domestik dari Rp75 ribu menjadi Rp130 ribu. Sementara pada terminal satu untuk domestik yang sebelumnya Rp50 ribu dinaikkan menjadi Rp65 ribu.

Lalu terminal dua untuk domestik dari Rp60 ribu menjadi Rp85 ribu. Sedangkan untuk Internasional tidak ada penyesuaian yakni Rp150 ribu. [nes]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya