Wakil Bupati Tolitoli, Abdul Rahman H Buding dengan Bupati Tolitoli Mohammad Saleh Bantilan/Net
Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago merasa miris melihat pertikaian kepala daerah dan wakilnya di hadapan publik.
Menurut Pangi sebagai kepala daerah seharusnya mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraan dan memakmurkan rakyatnya, bukan sebaliknya sibuk dengan pertengkaran dan memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.
"Kasihan rakyat, Bupati dan Wakil Bupati harusnya bersinergi," kata Pangi saat dihubungi wartawan, Rabu (14/2).
Beberapa waktu lalu, viral video yang berisi pertengkaran antara Wakil Bupati Tolitoli, Abdul Rahman H Buding dengan Bupati Mohammad Saleh Bantilan di media sosial.
Abdul Rahman naik ke panggung dan menendang kursi bupati saat Saleh sedang di podium. Hal ini terjadi saat acara pelantikan pejabat struktural dan fungsional Pemerintah Kabupaten Tolitoli di gedung Wanita Tolitoli, Rabu (31/1) lalu.
Beberapa hari kemudian, tepatnya 4 Februari lalu, kejadian serupa kembali terulang. Kali ini terjadi di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah Wakil Bupati Morowali Utara, Asrar Abdul Samad mengamuk ketika acara pelantikan 49 pejabat eselon III dan 84 pejabat eselon IV di daerahnya berlangsung. Acara pelantikan itu dipimpin oleh Bupati Aptripel Tumimomor.
Buntut dua kejadian tersebut, Bupati Tolitotoli dan Bupati Morowali Utara tidak terima dipermalukan dan masing-masing melaporkan Wakil Bupatinya ke Polda Sulsel. Melihat dua kejadian beruntun di Provinsi Sulawesi Tengah ini, tampaknya yang dihadapi ternyata bukan sekedar ketidakharmonisan hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati.
Terkait itu, Aliansi Masyarakat Tolitoli (AMT) pun mengadu Menteri Dalam Negeri, Komisi II DPR RI dan Ombudsman RI. Mereka menilai Bupati Saleh Bantilan tidak peduli kepada rakyat dan abai dalam mengelola wilayahnya dengan baik.
Perwakilan AMT, Budiman menegaskan bahwa Bupati Tolitoli Saleh Bantilan melanggar Peraturan Mendagri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Permendagri Nomor 29 Tahun 2016) dan pelanggaran sumpah jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
Lebih jauh Pangi menilai masalah tersebut harusnya tak sampai ke ranah pusat, dalam hal ini Mendagri dan Komisi II DPR RI. Melainkan bisa diselesaikan oleh pejabat tingkat gubernur.
"Gubernur (Sulawesi Tengah) seharusnya bisa menertibkan dan membuat kepala daerah di bawahnya bekerja harmonis. Apalagi masa 'bulan madu' kepala daerah biasanya cuma lima bulan. Setelah itu mereka jalan sendiri-sendiri karena tidak terbangun chemistry," ujar Pangi.
[nes]
