RMOL. Pakar transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setidjowarno mengatakan justru dengan tidak adanya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dianggap ilegal.
"Aksi demo pengemudi taksi online semestinya bukan menuntut Permenhub 108/2017 tidak berlaku," kata Djoko dalam keterangannya, Rabu (14/2).
Menurutnya sudah banyak tuntutan para driver yang dianggap tidak masuk akal jika ingin tetap berbisnis di sektor transportasi umum. Padahal hampir semua keinginan driver online sudah diakomodir asalkan tidak melanggar prinsip dasar kaidah keselamatan, kenyamanan bertransportasi.
Djoko mencontohkan awal mula operasional transportasi online berbasis aplikasi bermula dari Amerika Serikat (Uber) yang kemudian diadopsi oleh Grab dari Malaysia dan Gojek di Indonesia.
Yang perlu digarisbawahi, sambung Djoko, yaitu aturan terkait otomotif di Amerika yang sangat ketat dalam hal pengujian (Inspection) dimana semua jenis kendaraan bermoror wajib diuji dan diasuransikan.
"Anehnya begitu aplikasi tersebut diterapkan di Indonesia, para pemilik aplikasi maupun pengemudi tidak mau menuruti ketentuan wajib uji. Jadi, mereka hanya mau enaknya saja, tidak mau ikuti aturan yang semestinya," tandas Djoko.
Maka ia berharap kepada Kementrian Komunikasi dan Informasi agar tidak memberikan layanan aplikasi kepada angkutan daring yang tidak memiliki izin atau dengan kata lain dicabut layanan aplikasinya. Walaupun sudah ada sebagian yang mengajukan izin, namun aplikator belum menutup izin bagi driver yang tidak mengajukan. Bahkan masih membuka pendaftaran bagi yang mau bergabung.
"Hal ini tentunya akan makin memperuncing persoalan operasional taksi online. Meski sudah diterbitkan Permenhub 108/2017, belum menyelesaikan masalah di daerah," pungkas Djoko.
[rus]
