Berita

JR Saragih-Ance Selian/Net

Nusantara

Hari Ini, Kuasa Hukum JR-Ance Daftar Gugatan Ke Bawaslu Sumut

RABU, 14 FEBRUARI 2018 | 11:45 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Jopinus Ramli Saragih-Ance Selian akan mendaftarkan gugatan mereka ke Bawaslu Sumut.

Gugatan ini berkaitan dengan keputusan KPU Sumut yang membatalkan pencalonan mereka di Pilkada Sumut 2018.

Dalam proses sengketa pilkada, pihak JR-Ance memberi kuasa kepada Hinca Panjaitan, Hermansyah Hutagalung, Dingin Pakpahan, Jonni Silitonga dan Liberti Sinaga.


"Hari ini, tim kuasa Pak JR dan Ance menyatakan bahwa kami memang akan melakukan upaya hukum," kata Jonni Silitonga kepada wartawan di kantor DPD Partai Demokrat Sumut, Selasa (13/2).

Mereka tidak ingin menyalahkan pihak mana pun dalam sengketa pilkada ini. Pasangan itu hanya ingin menggunakan haknya sesuai Peraturan Bawaslu No. 8/2015.

Pihak JR-Ance menyatakan akan terus melakukan upaya-upaya perlawanan dengan cara santun. Mereka berharap dapat dimenangkan Bawaslu Sumut sehingga tidak perlu mendaftarkan gugatan ke PTTUN.

"Mudah-mudahan Bawaslu bisa merekomendasikan kita dapat langsung mengikuti pilkada," harap Jonni.

Pihaknya optimistis bakal dimenangkan Bawaslu, karena mereka punya materi yang kuat. Diantaranya tim akan memastikan keaslian ijazah JR. Persoalan legalisasi fotokopi ijazah dinilai hanya masalah proses.

"Kita harapkan proses di Bawaslu selesai dalam 14 hari dan Bawaslu bisa memenangkan klien kita," ucap Jonni dilansir dari RMOLSumu.com.

KPU Sumut menggagalkan pencalonan JR Saragih-Ance Selian pada Pilkada Sumut Sumut. KPU mendapati permasalahan pada legalisasi fotokopi ijazah SMA JR. Meski JR memegang surat yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang mengabsahkan ijazahnya, namun KPU Sumut mendapat surat yang ditandatangani Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang menyatakan mereka tidak pernah melakukan legalisasi terhadap fotokopi itu. [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya