Berita

Foto/Net

Nusantara

Margiono: Nomor 1 Jadi, Nomor 1 Menyatu Dengan Masyarakat

Undian Nomor Urut Pilkada Tulungagung
RABU, 14 FEBRUARI 2018 | 10:43 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

KPUD Tulungagung, Jawa Timur selesai mengundi nomor urut pasangan calon Bupati-Wakil Bupati di Pilkada 2018. Hasilnya, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Margiono mendapatkan nomor urut satu, sedangkan calon petahana Syahri Mulyo dapat nomor urut dua.

 Proses pengundian dilaksana­kan di Ballroom Crown Victoria Hotel Tulungagung, kemarin. Pengundian ini dihadiri dua pasangan calon, Margiono-Eko Prisdianto diusung 9 partai sertapasangan petahana Syahri Mulyo-Maryoto diusung dua parpol.

Ketua KPUD Tulungagung, Suprihno mengatakan, proses pengundian nomor urut meru­pakan salah satu tahapan harus dilakukan setelah penetapan paslon.


"Kemarin, kami sudah laku­kan sidang pleno terbuka dengan menetapkan dua pasangan dan sekarang penentuan pengundian serta pengumuman nomor urut. Kami sengaja menyandingkan kedua calon dalam satu meja, agar pilkada ini tetap damai," kata Suprihno, di Tulungagung, kemarin.

Proses pengundian dilakukan dua tahap, meliputi pengun­dian nomor urut pengambilan serta pengundian nomor urut pasangan.

Pada pengambilan nomor urut pasangan, Margiono dapat kesempatan pertama, dan Syahri Mulyo kesempatan kedua. Hasilnya, Margiono bersama pasangannya Eko Prisdianto da­pat nomor urut satu. Sedangkan petahana Syahri Mulyo-Maryoto Bhirowo nomor urut dua. Penetapan nomor urut itu dis­ambut baik masing-masing kandidat.

Margiono berharap, nomor satu bisa jadi kepala daerah dan mampu mengemban amanat rakyat. "Nomor siji dadi, nomor siji nyawiji (nomor satu ja­di, nomor satu menyatu) dengan masyarakat, satu tujuan. Menurut saya ini nomor bagus, melambangkan persatuan dan kesatuan masyarakat," kata Margiono.

Margiono mengaku, akan mengikuti seluruh tahapan dan proses yang telah ditetapkan KPUD Tulungagung, serta me­nyiapkan strategi pemenangan.

Terkait hal akan diberikan ke­pada Kabupaten Tulungagung, Margiono mengatakan peruba­han lebih baik. "Insya Allah Tulungagung berubah lebih baik," ujarnya.

Selama proses pilkada, Margiono berjanji, selalu menjunjung netralitas. Paslon yang diusung sembilan parpol yakni PKB, Golkar, Demokrat, Gerindra, Hanura, PKS, PAN, PPP dan PBB ini berjanji mengedepankan pilkada aman dan damai.

"Saya dan Pak Eko akan menjamin suasana pilkada ber­jalan aman dan damai," janji Margiono.

Sedangkan, Syahri Mulyo, bersyukur karena nomor urut dua itu sesuai dengan harapan­nya, mengingat selama proses sosialisasi ia selalu menyampai­kan semangat dua periode.

"Ini merupakan harapan saya, simpatisan serta pendukung. Dalam sosialisasi sudah me­nyampaikan salam dua jari, karena slogan kami teruskan dua periode," ujar Syahri.

Usai proses pengundian no­mor urut, ratusan simpatisan dari kedua pasangan calon saling menyuarakan yel-yel di depan Gedung Victoria sambil mem­bawa poster bergambar paslon.

Sebelumnya, Margiono mengaku,tidak aktif lagi sebagai Ketua Umum PWI sejak resmi ditetapkan KPUD Tulungagung sebagai pasangan calon Bupati-Wakil Bupati, Senin (12/2) lalu.

Keputusan nonaktif itu, kata Margiono, diambil dalam rapat pleno PWI yang berlangsung ber­sama peringatan puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Padang.

Lalu, siapa yang menggan­tikannya? Margiono menyebut nama Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Sasongko Tedjo. Sesuai fatsun organisasi PWI, pengganti jabatan ketum nonaktif selalu ketua Bidang Organisasi.

Plt Ketua Umum PWI Pusat, Sasongko Tedjo mengaku bang­ga anggotanya maju pilkada. Karena itu merupakan bukti kepercayaan masyarakat.

"Wartawan dinilai mumpuni dan kredibel sehingga dicalonkan menjadi kepala daerah," kata Sasongko seusai bertemu Margiono di Tulungagung, kemarin.

Menurut Sasongko, sudah banyak wartawan, anggota PWI berhasil jadi bupati atau walikota seperti Rizal Efendi Walikota Balikpapan, Abdul Cholik Bupati Wonosobo dan Arief Afandi Wakil Walikota Surabaya.

Meski demikian, PWI se­bagai organisasi profesi tak boleh terlibat dalam kontestasi politik apapun. Mereka yang ikut pilkada diminta nonaktif atau mengundurkan diri untuk menjaga netralitas dan marwah organisasi. ***

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya