Dewan Pers mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melayani permintaan bantuan, permintaan barang, permintaan sumbangan dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan oleh organisasi pers, perusahaan pers, ataupun organisasi wartawan.
Demikian petikan himbauan dalam surat resmi Dewan Pers dengan nomor 36/DP/K/I/2018 yang diterima redaksi, Jumat (26/1).
Dalam surat tersebut, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menjelaskan dikeluarkannya surat himbauan lantaran pihaknya mendapat pengaduan tentang adanya sejumlah orang yang mengaku mewakili organisasi profesi wartawan, perusahaan pers, organisasi, maupun individu telah mengirimkan surat ke berbagai instansi, pemerintah daerah, maupun perusahaan dengan tujuan meminta dukungan, bantuan uang, partisipasi dan fasilitasi.
Surat tersebut sengaja mencantumkan logo Dewan Pers untuk mengesankan bahwa Dewan Pers merestui semua permohonan bantuan untuk mendukung pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) ke-70 yang akan dilaksanakan pada 5-10 Februari 2018 di Padang, Sumatera Barat.
"Semua bentuk bantuan dan sponsor-ship hanya dilakukan melalui Panitia HPN ke-70 secara resmi," jelas Yosep dalam surat yang ditandatanganinya itu.
Surat tersebut juga meminta agar pihak yang dimintai bantuan untuk mencatat identitas pemohon bantuan dan serta melaporkan Dewan Pers melalui pengaduan yang ada di webside http://dewanpers.or.id. Atau bisa dilakukan melalui telepon 021-3521488, 3504877, 3504874-75 atau ke aparat hukum setempat. Hal ini untuk menghindari penipuan oleh para oknum yang mengaku-ngaku sebagai wartawan ataupun perusahaan pers.
Sikap Dewan Pers ini dilandasi sikap moral dan etika profesi dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme kewartawanan. Selain itu juga merupakan upaya nyata Dewan Pers untuk mendukung upaya pemberantasan praktek korupsi yang masih marak saat ini.
"Dewan Pers tak bisa menolerir adanya praktik buruk di mana wartawan, perusahaan pers, atau organisasi wartawan yang banyak bermunculan belakangan ini meminta-minta sumbangan atau bantuan dengan alasan untuk HPN," ujar Yosep.
Dewan Pers juga menegaskan tujuh organisasi perusahaan pers dan organisasi wartawan yang telah terverifikasi juga tidak berhak meminta donasi tersebut.
Ketujuh institusi itu adalah Serikat Perusahaan Pers (SPS), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis televisi Indonesia (IJTI).
[nes]
