. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno mengakui bahwa anggaran untuk elevator alias lift tiba-tiba muncul dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebesar lebih dari Rp 750 juta.
"Tiba-tiba (muncul dalam SIRUP)," katanya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (25/1).
Anggaran yang dimasukan dalam pos anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Pemprov DKI (DCKTR DKI) tahun 2018 ini dinilai janggal. Sebab rumah dinas yang selama ini ditempati oleh DKI Satu hanya setinggi dua lantai.
Nah, untuk mengantisipasi agar hal itu tidak terulang, Sandi, sapaan khas Sandiaga Salahuddin Uno mengaku pihaknya sudah membentuk tim khusus yakni Tim Pengawas Anggaran.
"Saya baru saja membentuk tim yang sebelum kasus ini muncul untuk penyerapan anggaran dan untuk mengkoordinasikan SKPD untuk memasukan pelelangan-pelelangan itu ke dalam atau rencana penyerapan anggaran itu ke dalam sistem," akunya.
Dengan adanya tim ini, Sandi berharap bahwa pihaknya dapat memastikan penyerapan anggaran dilakukan dengan lebih sistematis sehingga nantinya tidak menumpuk di penghujung tahun anggaran.
"Tapi ada justru masuk penganggaran yang awal-awal yang bikin kita kaget," ujarnya.
Adapun para anggota tim itu kata dia terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Mereka bakalan rutin diundang rapat bersama tujuh SKPD yang dianggap penyerapan anggarannya paling tinggi.
"Kita akan pastikan mereka tidak memasukkan anggaran-anggaran yang bisa menimbulkan kesemrawutan, tidak efisiensi, tidak koordinatif, dan lain sebagainya. Jadi, ini pelajaran juga buat kita," klaim Sandi.
Dalam tim tersebut, Sandi sendiri bertindak sebagai penanggung jawab bersama Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah. Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan bertindak sebagai pengarah, dan Ketua Tim Pelaksana adalah Deputi Gubernur bagian Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Oswar Muadzin. Sedangkan anggotanya terdiri dari banyak elemen. Yakni dari SKPD dan Kepala Biro.
Diketahui, berdasarkan Perpres nomor 54 tahun 2010, pengadaan barang di atas Rp 200 juta seharusnya melalui lelang di Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov. Adapun total anggaran untuk merenovasi rumah dinas adalah sebesar Rp 2,8 miliar. Sandi mengakui bahwa anggaran yang tiba-tiba muncul itu dapat menimbulkan kesemrawutan, tidak adanya efisiensi, tidak adanya koordinasi dan lain sebagainya. Namun, dianggapnya hal itu merupakan pelajaran berharga.
"Jadi ini pelajaran juga bagi kita," tukasnya.
[dem]
