Prabowo: Gerindra Tidak Bisa Halangi PDIP Interpelasi Anies

. Fraksi PDIP dan Partai Nasdem DKI Jakarta berencana mengajukan hak interpelasi terkait kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno, yang dinilai menyalahi aturan.

Menanggapi itu, Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra, Prabowo Soenirman mempersilahkan PDIP untuk mengajukan hak interpelasi tersebut.

"Silahkan saja, itu hak mereka. Kami dari Gerindra enggak mau arahkan itu," kata Prabowo saat dihubungi redaksi, Kamis (25/1).

Dia menegaskan sebagai partai pengusung dan pendukung Anies-Sandi, Gerindra tidak akan ikut ambil bagian dari rencana itu.

"Ya enggak mungkin lah, orang Gerindra mendukung kebijakan beliau kok. Kami tidak ada masalah. Yang pasti Gerindra tidak akan ikut," tegas Prabowo.

Ada dua kebijakan Anies-Sandi yang dianggap melanggar UU. Yakni, penataan kawasan Tanah Abang, dan pemberian izin penyelenggaraan kegiatan besar di Monas.

Untuk penataan kawasan Tanah Abang, kebijakan yang dianggap melanggar UU yakni penempatan PKL di salah satu ruas jalan di depan Stasiun Tanah Abang. Kebijakan tersebut dinilai melanggar peraturan tentang lalu lintas.

Sedangkan kebijakan pembukaan Monas untuk kegiatan masyarakat dinilai telah mengesampingkan Keputusan Presiden Nomor 25/1995. Dalam Kepres tersebut, Monas seharusnya menjadi kawasan yang steril untuk kegiatan-kegiatan besar karena berdekatan dengan Istana Negara.

Untuk merealisasikan rencananya itu, PDIP dan Nasdem akan melakukan safari politik ke fraksi-fraksi lain, bahkan rencananya dua partai akan mengajak partai pengusung Anies-Sandi, Gerindra dan PKS. [rus]