Pemindahan Ibu Kota Negara Mendesak Dilakukan

Pemerintah diminta segera merealisasikan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta. Alasannya, ibu kota sebagai pusat kekuasaan harus berada di wilayah yang aman atau bebas bencana alam, seperti gempa bumi.

"Saatnya pemerintah segera merealisasikan wacana pemindahan ibu kota negara, di tengah masih hangatnya isu gempa," ujar anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem Hamdhani di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (24/1).

Dia menjelaskan, pemindahan ibu kota negara mendesak dilakukan, lantaran wilayah DKI Jakarta sudah sangat padat penduduk, juga rawan bencana alam seperti gempa perlu dikurangi bebannya.

Hamdhani menyangkutpautkan isu pemindahan ibu kota dengan gempa berkekuatan 6,1 Skala Richter yang melanda Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta, Selasa kemarin (23/1) siang. Guncangan yang diikuti beredarnya kabar bohong alias hoax bahwa akan terjadi gempa susulan berkekuatan 7,4 SR di malam harinya.

"Ibu kota negara sebagai daerah pusat kekuasaan harus di wilayah yang aman, bebas gempa atau bencana lainnya," ujarnya.

Kota Palangka Raya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, setidaknya sudah tiga kali diusulkan dan dikaji sebagai calon ibu kota negara oleh tiga presiden yaitu Soekarno, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo.

"Tinggal keputusan politik dan hukum untuk menetapkan wilayah ibu kota Republik Indonesia yang baru. Keputusan ini penting agar ada kepastian, selain melakukan persiapan yang lebih matang," tegas Hamdhani yang juga anggota Badan Legislasi DPR tersebut. [wah]