Berita

Ilustrasi/Net

Jaya Suprana

Lembaga Demokrasi Tertua Di Dunia

RABU, 03 JANUARI 2018 | 07:19 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

ISTILAH demokrasi berasal dari kata Yunani:  demokratia yang berasal dari perpaduan kata demos = rakyat dan kratos = kekuasaan. Maka dalam bahasa Indonesia demokrasi dapat dimaknakan sebagai "kekuasaan rakyat".

Atas prakarsa Cleisthenes, masyarakat Athena membentuk lembaga demokratis pada sekitar tahun 507 sebelum Masehi. Cleisthenes disebut sebagai "Bapak Demokrasi:.

Sebenarnya demokrasi di Athena belum benar-benar demokratis sebab tidak memberi hak suara kepada kaum budak, petani bukan pemilik tanah, bahkan juga perempuan. Bahkan demokrasi di Athena semula tidak mengenal istilah hak asasi.


Keliru

Sebenarnya pemungutan suara sudah dipraktekkan di Sparta sejak tahun ke 700 sebelum Masehi di lembaga Apella yang merupakan wadah pertemuan rutin setiap bulan bagi warga lelaki di atas usia 30 tahun.

Pemillu yang tidak dilakukan secara langsung olleh rakyat namun terbatas oleh mereka yang dianggap pemuka masyarakat dilakukan di zaman Republik Romawi. Namun secara umum, Yunani tetap dianggap sebagai negara pertama yang melahirkan dan mempraktekkan demokrasi.

Maka saya sengaja berkunjung ke Athena sebagai ibukota negara Yunani masa kini untuk napak tilas situs parlemen tertua di dunia. Namun kemudian saya sadar bahwa saya keliru.

Iceland

Di Iceland saya sempat ke kawasan yang disebut sebagai Thingpeiler sebagai situs di mana parlemen Iceland: Althing sudah diselenggarakan sejak sekitar tahun 930 sebelum Masehi.

Berarti lebih dari 400 tahun sebelum lembaga demokrasi mulai dihadirkan di Athena. Althing merupakan lembaga demokrasi tertua yang masih berfungsi di planet bumi ini. Thingveiler terletak sekitar 45 kilometer sebelah timur Reykjavik, ibukota Iceland masa kini, didirikan oleh masyarakat Viking yang datang dari Norwegia.

Pendirian Thingveiler merupakan awal Perkesemakmuran Icelandic yang kemudian mempersatukan Iceland dengan Norwegia pada tahun 1262 di mana Althing tetap menyelenggarakan pertemuan di Thingveiler sampai dengan 1799.

Kemudian 1844, Athing dilanjutkan diselenggarakan di bangunan parlementer terbuat dari bebatuan khas Iceland yang disebut Athinghus di Reykjavik. Kembali ke situs Althing di Thingveiler. Para pemuka masyarakat Iceland yang disebut Godar berkumpul untuk bersama mengambil keputusan legistalif demi menegakkkan keadilan.

Masyarakat yang terlibat dalam sengketa masalah sosial datang beduyung-duyun ke Althing untuk mencari solusi terhadap masalah mereka masing-masing.

Pusat pertemuan Althing di Thingveiler diselenggarakan di kawasan bebatuan yang disebut sebagai Loegberg atau Bukit Hukum di mana seorang Loegsumandir (Pembicara Hukum) memimpin pertemuan Althing. Sang Loegsumandir bertanggung-jawab atas prosedur hukum di Althing terhadap segenap hadirin. Kini Althing diselenggarakan di Reykjavik.

Jati Diri

Konstitusi Iceland menyajikan enam konsituen terpilih dengan kemungkinan ditambah menjadi tujuh pada kasus-kasus tertentu yang tidak bisa diselesaikan secara musyawarah-mufakat agar bisa diselesaikan secara voting. Batas-batas wewenang konstituensial ditentukan oleh legislasi.

Jumlah kursi di Althing ditetapkan secara proporsional dengan keseluruhan hasil pemilu yang sertamerta menentukan jumlah kursi masing-masing partai politik. Batas minimal hak parpol untuk menempatkan wakilnya di Althing adalah lima persen dari total keseluruhan suara pemilih pada pemilu.

Partisipasi rakyat dalam pemilihan umum Iceland cukup tinggi, misalnya pada pemilu Iceland yang diselenggarakan pada tahun 2016 setelah Masehi adalah 79,2 persen. Loegsumandir yang terpilih pada Pemilu 2016 adalah Steingri­mur J. Sigfusson yang dalam hal jabatan setara dan serupa tapi tak sama dengan Ketua Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sesuai peribahasa lain padang lain belalang maka demokrasi pada setiap negara memang serupa namun tak sama dengan demokrasi di negara lain. Pada hakikatnya kita memang tidak perlu menjiplak demokrasi dari luar negeri namun menemukan sendiri jati diri demokrasi Indonesia.


Penulis adalah pendiri Pusat Studi Kelirumologi

 

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Bawaslu Usul Hapus Kampanye di Media Elektronik

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:26

Huntap Warga Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun Hari Ini

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:25

OTT Jaksa Jadi Prestasi Sekaligus Ujian bagi KPK

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:11

Trauma Healing Kunci Pemulihan Mental Korban Bencana di Sumatera

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:42

Lula dan Milei Saling Serang soal Venezuela di KTT Mercosur

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:35

Langkah Muhammadiyah Salurkan Bantuan Kemanusiaan Luar Negeri Layak Ditiru

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:24

Jadi Tersangka KPK, Harta Bupati Bekasi Naik Rp68 Miliar selama 6 Tahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:56

Netanyahu-Trump Diisukan Bahas Rencana Serangan Baru ke Fasilitas Rudal Balistik Iran

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:32

Status Bencana dan Kritik yang Kehilangan Arah

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:55

Cak Imin Serukan Istiqomah Ala Mbah Bisri di Tengah Kisruh PBNU

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:28

Selengkapnya