Berita

Yenny Wahid/Net

Politik

Yenny Wahid: Kami Pastikan Suara Mayoritas Muslim Indonesia Telah Sampai Ke Pemerintah AS

SABTU, 09 DESEMBER 2017 | 15:45 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Di tengah maraknya aksi dan kecaman terhadap pernyataan dan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui sepihak Jerusalem sebagai ibukota Israel, Jumat (8/12) kemarin empat perwakilan dari ormas Muslimat NU, LKKNU dan Wahid Foundation diterima oleh Dubes AS Joseph R. Donovan di kantor Kedutaan Besar AS di Jakarta.

Mereka tercatat sebagai ormas dan lembaga pertama yang diterima langsung oleh Dubes Donovan.

Kepada Donovan, keempat perwakilan masing-masing Mursyidah Tohir mewakili PP Muslimat NU, Alissa Wahid mewakili LKKNU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama) dan Jaringan Gus Durian, serta Alamsyah Ja’far dan Tata mewakili Wahid Foundation, menyampaikan secara khusus aspirasi umat Islam Indonesia terkait isu Palestina.


Fokusnya, tentu saja kecaman terhadap kebijakan Presiden Trump yang telah melukai nalar dan hati umat Islam sedunia.

Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid dalam keterangan tertulis hari ini mengungkapkan, ada beberapa poin yang disampaikan kepada Dubes Donovan. Pertama, keberatan terhadap kebijakan AS atas Jerusalem, yang jelas-jelas bertentangan dengan sejumlah resolusi PBB, seraya meminta Presiden Trump untuk meninjau ulang keputusan tersebut.

"Kebijakan itu bakal memicu ketegangan di negara-negara berpenduduk muslim, termasuk Indonesia, di samping mengganggu proses perdamaian yang sedang terus diupayakan," ujar Yenny, Sabtu (9/12).

Kedua, menganggap keputusan tersebut sebagai langkah ceroboh dan tergesa-gesa, lantaran lebih didasarkan pada pertimbangan domestik AS ketimbang pertimbangan yang luas dan matang. Apalagi, kebijakan tersebut juga tidak mencerminkan dukungan luas dari masyarakat AS sendiri.

Ketiga, lanjut Yenny, perwakilan ormas NU menyampaikan kembali gagasan dan sikap Gus Dur terkait kemerdekaan Palestina dengan usulan two state solution (dua negara untuk dua warga) sebagai opsi solusi konflik Israel-Palestina.

Selain melakukan diplomasi langsung dengan menemui Dubes AS kemarin, warga NU juga menggelar aksi turun ke jalan untuk menegaskan keberpihakan dan dukungan kepada rakyat Palestina. Ratusan warga NU bersama sejumlah elemen masyarakat yang lain, menggelar demo di depan Kedubes AS di Jakarta. Mereka membentangkan spanduk dan poster berisi kecaman terhadap pernyataan Presiden Trump yang telah melukai dan menyulut amarah umat Islam.

Menurut Yenny, aksi turun ke jalan dan pertemuan dengan Dubes Donovan hakikatnya merupakan strategi berlapis NU dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

"Aksi turun ke jalan diperlukan untuk menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina. Namun, kami juga melakukan strategi 'informal diplomacy', yakni bertemu langsung dengan Dubes AS untuk menyampaikan sikap dan keberatan atas keputusan Presiden Trump. Lewat pertemuan langsung dengan perwakilan resmi negara AS, kami memastikan bahwa suara mayoritas masyarakat Muslim Indonesia telah sampai ke Pemerintah AS," ujar putri almarhum Presiden keempat RI Gus Dur ini.

Yenny sendiri tidak ikut bergabung dalam pertemuan dengan Dubes Donovan. Saat yang sama, ia sedang berada di Bahrain, diundang untuk menghadiri Manama Dialogue, sebuah event strategis yang membahas isu-isu terkini di Timur Tengah dan dunia. Termasuk perihal pernyataan kontroversial Trump terkait Jerusalem itu.

"Saya rencananya akan satu panel dengan Menteri Luar Negeri Irak dan Pangeran Turki bin Faisal dari Saudi Arabia," tutur Yenny menutup pernyataan persnya. [rus]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Tanpa Rompi dan Borgol Saat Ditahan, DPP IMM Minta Kejagung Tak Istimewakan Febrie

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:43

Belum Sebulan IPO, Direktur RANS Tiba-tiba Mundur

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:30

Revitalisasi Pengurus AMPI Perkuat Konsolidasi Organisasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:26

Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Geledah Kediaman Kadis PUPR Bengkulu

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:09

Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Sekadar Ekonomi, tapi Kehormatan Bangsa

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:07

PDIP Jatim Hadirkan RedTalks, Wadah Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:54

Sekolah Nasional Terintegrasi: Resep Medis Kuratif Pendidikan dan Kesehatan Anak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:39

Tak Pakai Borgol dan Rompi, PB PMII: Febrie Adriansyah Cetak Sejarah

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:35

TB Hasanuddin: Jangan Akali Putusan MK dengan Bebani Pelanggan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:59

Lodewijk: Ancaman Indonesia Kini Bukan Hanya Perang, tapi Ekonomi hingga Iklim

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:49

Selengkapnya