Trump Usik Status Yerusalem, Raja Maroko Kirim Surat Ke Sekjen PBB

Raja Maroko Mohammed VI mengirimkan surat kepada Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, untuk menanggapi kebijakan Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Raja Mohammed menyebut kebijakan AS itu sebagai pelanggaran status hukum dan historis Yerusalem yang diakui secara internasional. AS berisiko melemparkan masalah tersebut ke dalam rawa konflik religius dan ideologis.

"Ini juga akan menggagalkan upaya internasional yang bertujuan mewujudkan atmosfer yang kondusif bagi dimulainya kembali perundingan perdamaian," kata Raja Mohammed VI dalam surat bertanggal 6 Desember 2017 itu.

Keputusan AS yang akan disusul pemindahan Kedutaan Besar-nya ke Yerusalem pada akhirnya akan menyebabkan peningkatan perselisihan dan ketegangan, sekaligus melemahkan semua peluang untuk perdamaian, menjadi bahan bakar bagi kekerasan dan ekstremisme.

"Visi saya dan semua pecinta perdamaian dan pendukung perdamaian di seluruh dunia didasarkan pada pengamanan status Yerusalem sebagai kota damai dan toleransi, yang terbuka bagi para pengikut semua agama yang diwahyukan," jelas Raja Mohammed VI.

Dia ingatkan bahwa isu Yerusalem juga menyangkut nasib Palestina karena kota itu adalah bagian dari tanah mereka yang diduduki Israel. Isu Yerusalem juga menyinggung dunia Arab dan Muslim, mengingat kenyataan bahwa kota itu adalah rumah bagi Masjid Al-Aqsa yang merupakan masjid suci ketiga bagi seluruh umat Islam dunia.
 
Yerusalem juga disebutnya sebagai simbol penting bagi semua orang yang mencintai perdamaian karena kota ini berdiri dalam suasana toleransi dan koeksistensi antar iman.

Raja Mohammed VI mengakui bahwa Sekjen PBB,  Antonio Guterres, adalah orang yang giat mempromosikan perdamaian dan keamanan di Timur Tengah.

Karena itu ia berharap Antonio bersedia menjadi perantara dengan Pemerintah AS untuk meyakinkan mereka agar tidak mengambil tindakan apapun mengenai kota Yerusalem.

"Mengingat Implikasi serius yang mungkin timbul untuk masa depan perdamaian dan keamanan di wilayah ini," tutup Raja Mohammed VI. [ald]