Demonstran Buruh Geruduk Kantor Gubernur Sumut

. Ratusan pengunjuk rasa dari berbagai elemen buruh melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (6/12).

Demonstran yang menamakan diri Koalisi Pekerja/Buruh Sumut ini menyampaikan beberapa tuntutan terkait besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Medan, Jahotman Sitanggang mengatakan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi harus memastikan seluruh kabupaten/kota se Sumut menetapkan besaran UMK berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi daerah setempat.

"Jadi kalau UMK di Medan harus ditentukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Kota Medan, begitu juga Deli Serdang dan daerah lainnya," katanya.

Jahotman menjelaskan, saat ini UMK di Kota Medan dan Deli Serdang belum ditetapkan oleh pemerintah. Namun mereka mendapatkan informasi bahwa Walikota Medan merekomendasikan UMK sebesar Rp 2.784.731 atau naik 10,12 persen dan UMK Deli Serdang sebesar Rp 2.720.348 atau naik 9,17 persen.

"Permintaan kami tidak muluk-muluk. Segera SK-kan besaran upah itu. Karena kami melihat sudah sesuai dengan peraturan," ujarnya.

Selain masalah upah, mereka juga menyampaikan beberapa tuntutan lain seperti penghapusan sistem outsourching, pencabutan Peraturan Pemerintah nomor 78/2015 tentang Pengupahan dan meminta adanya Perda Ketenagakerjaan.

Dilansir dari RMOLSumut.com, banyaknya peserta aksi yang berunjuk rasa membuat Jalan Diponegoro, Kota Medan ditutup. Arus lalu lintas dialihkan ke ruas jalan lain diseputar lokasi. Pengalihan arus ini memicu kemacetan di seputar lokasi aksi. [rus]