Berita

Zulkifli Hasan/Net

Ketua MPR Dukung Perjuangan Nelayan Untuk Evaluasi Pelarangan Cantrang

RABU, 29 NOVEMBER 2017 | 22:57 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Ketua MPR Zulkifli Hasan menerima kedatangan ratusan nelayan se-nusantara yang tergabung di Aliansi Nelayan Indonesia, Rabu (29/11).

Kehadiran nelayan ini untuk menjelaskan keluhan mereka yang sengsara karena kebijakan pelarangan Cantrang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Koordinator Aliansi Nelayan Riono menjelaskan para nelayan mengharapkan MPR bisa ikut mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan Menteri Susi Pudjiastuti.


"Kami anggap MPR ini rumah rakyat jadi satu satunya rumah aspirasi. Apalagi sudah difasilitasi Pak Zulkifli Hasan di Nusantara V ini," ungkap Riono saat dalam pertemuan di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (29/11).

Mendengar keluhan dari perwakilan nelayan se-pulau Jawa, Madura, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi, Zulkifli menegaskan bahwa negara harus memberi solusi terhadap permasalahan alat tangkap nelayan.

Menurutnya, negara harus andil jika rakyat tidak berdaya dengan memberikan solusi pada nelayan.

"Jangan sampai kebijakan pelarangan cantrang ini menyebabkan nelayan sengsara," ujar Zulkifli.

Lebih lanjut, Zulkifli juga menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan nasib para nelayan. Menurutnya, sebagai wakil rakyat, dirinya harus kembali kepada kepentingan rakyat.

“Saya ini wakil rakyat, anak buat rakyat, yang milih rakyat. Arti negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia adalah berpihak pada rakyat. Jika ada yang tidak sependapat maka bisa musyawarah mufakat," ujar Zulkifli. [nes]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya