Berita

Foto/Net

Pimpinan DPR RI Kocok Ulang

JUMAT, 24 NOVEMBER 2017 | 01:55 WIB | OLEH: DEREK MANANGKA

KALAU berita dan berbagai komentar di media-media, yang dijadikan ukuran secara acak, maka akan sangat wajar bila ada kesimpulan sementara, citra Dewan sebagai lembaga apalagi pimpinannya, sudah demikian tak bermartabat.

Di mata masyarakat, Setya Novanto sudah tidak layak memimpin lembaga legislatif itu.

Pasca kecelakaan, jika keanggotaan politisi Golkar ini tidak berubah di Senayan, sudah selayaknya lembaga legislatif ini digugat.


Seandainya, keanggotaan DPR bisa dirombak seperti anggota kabinet, sepatutnya perombakan itu segera dilakukan.

DPR RI, sudah tidak pada tempatnya dipimpin oleh politisi bermasalah.

Rakyat yang memilih para anggota Dewan, geram dan kecewa atas prilaku anggota Dewan yang hanya diam seribu bahasa - sekalipun pimpinannya berkelakuan tidak terhormat dan terpuji.

Rakyat merasa dikelabui oleh politisi busuk.

Entah kesimpulannya akan berbeda, jika penilaiannya dilakukan berdasar survei - yang metodolgi dan respondennya, lebih ilmiah dan independen.

Memang tidak secara eksplisit lembaga dan khususnya pimpinan DPR-RI disimpulkan seperti di atas. Kecuali lebih banyak yang bersifat sindiran, satire dan kritik-kritik berbasis parodi.

Namun bagi yang masih berpikir waras dan menggunakan akal sehat, jelas, tidak ada juga yang berusaha memisahkan Setya Novanto sebagai warga yang bermasalah hukum dari kedudukannya sebagai pimpinan.

Dalam dua hari terakhir, saya lakukan penelusuran, semacam survei kecil-kecilan begitu. Ke hampir semua media, baik main stream maupun media-media sosial, lewat portal-portalnya yang memberitakan soal kecelakaan Setya Novanto.

Cukup jelas tergambar, rata-rata yang diceritakan dari kecelakaan mobil Setya Novanto, mengungkap hal-hal kejanggalan dan keganjilan dari peristiwa tersebut.

Dalam terminologi yang lebih vulgar, kecelakaan tersebut dianggap sebuah rekayasa. Siapa yang merekayasanya, tidak teralu penting.

Terutama, bila dilengkapi dengan kesaksian ahli mobil dari produsen Fortuner.

Plus pertanyaan, mengapa ketika terjadi kecelakaan, Ketua DPR RI itu, tidak dikawal oleh petugas polisi yang menggunakan mobil dan motor? Mengingat pengawalan itu merupakan paket fasilitas dari negara.

Ada apa? Dimana Pengawalnya?

Yang ditafsirkan, kecelakaan itu disengaja, sebagai salah satu upaya politisi Setya Novanto untuk menghindar dari kejaran KPK.

Mungkin terlewat. Tetapi tidak ada cerita dan berita yang menunjukkan simpati dan empati.

Tidak ada yang merasa kasihan, iba atau khawatir kalau Setnov mengalami sakit fatal.

Bahkan ada yang mendoakan, tetapi maknanya seperti "nyumpahin".

Kedengarannya sadis dan tidak manusiawi. Tapi itulah realitas.

Dari kiriman kembang ke rumah sakit pusat RSCM, dimana KPK memindahkan Setya Novanto untuk dirawat, terlihat dengan jelas, ada nuansa "ketidaksukaan" bahkan mungkin "kebencian" terhadap pribadi Setya Novanto.

Cukup banyak pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa kecelakaan ini. Di antaraya :

• Rakyat Indonesia sudah cukup cerdas dan kritis. Jadi para poltisi Senayan, sebaiknya jangan asbun dalam kasus kecelakaan ini.
• Jabatan setinggi dan sesakral apapun, tak bisa membuat rakyat takut menyinggung dan mengkritisi.
• Media atau jurnalis, dalam membuat laporan berita, jangan pernah mencoba menyembunyikan fakta dan data.
• Polisi, pengacara, dokter juga jangan coba-coba bersembunyi di balik "imunitas" profesi manakala sudah menyangkut soal kebenaran dan kemanusian.
• Peraturan, konvensi dan UU, dalam kasus ini dikalahkan oleh "kepatutan".
• ……… dan lain-lain

Akhirnya terlepas dari apakah benar Setya Novanto terlibat dalam korupsi e-KTP atau tidak sama sekali, publik sebenarnya sudah menjatuhi hukuman sosial kepada kepada Ketua DPR RI kita ini.

Hukuman atau sanksi sosial ini sendiri, tidak bisa dianggap remeh.

Persoalannya sekarang, terpulang kepada para anggota DPR-RI itu sendiri, apakah masih punya kepekaan terhadap apa yang menjadi sorotan masyarakat atau mau mempolitisasinya lagi?

Misalnya dengan berdalih, UU menyebut begini dan begono…… sehingga pergantian ketua, tidak semudah mengganti pembantu rumah tangga.

Maka akan sangat menarik, melihat perkembangan yang terjadi di Senayan, pada hari-hari mendatang.

Inilah waktunya para warga bangsa - calon pemilih bisa mencatat, siapa wakil rakyat yang ada di parlemen saat ini, berikut partainya - yang tidak berpihak kepada konstituen, kepatutan dan kebenaran.

Saatnya menguji sapa yang layak dipercaya dan dipilih di Pemilu 2019 atau tidak sama sekali.

Mari kita tunggu akankah para anggota membiarkan kursi Ketua DPR RI "kosong" selama Setya Novanto masih sakit dan sakti ......

Atau PIGIMANA……..? [***]

Catatan Tengah, 19 November 2019

Penulis adalah wartawan senior

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya