. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghadiri pelantikan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat, Selasa (1/11). Sehari sebelumnya, Tjahjo juga menghadiri pelantikan anggota MRP Provinsi Papua.
Tjahjo bersyukur bisa hadir di dua acara pelantikan MRP di dua provinsi di Tanah Papua. Politisi PDIP ini juga bersyukur acara pelantikan berjalan lancar.
Tjahjo mengungkap sedang mencari waktu untuk mengundang seluruh anggota MRP baik dari Papua dan Papua Barat ke Jakarta untuk bertemu dan berdialog dengan Presiden Joko Widodo.
"Saya sedang mencari waktu yang tepat menyesuaikan dengan kegiatan Bapak Presiden. Nantinya melalui bapak gubernur kami akan undang seluruh anggota MRP baik dari Provinsi Papua Barat dan Papua untuk bisa ke Jakarta," kata dia, Rabu (22/11).
Di Jakarta, kata Tjahjo, seluruh anggota MRP, tidak hanya akan berdialog dengan Presiden, tapi juga dengan Menko Polhukam Wiranto serta jajaran menteri lainnya.
"Bisa berdialog langsung dengan Bapak Presiden kemudian mendengarkan beberapa pengarahan dan dialog dengan Menko Polhukam, menteri-menteri yang lain dengan TNI, Kapolri, Kemendagri, Kemenag, Kemendikbud. Tinggal cari waktu yang tepat," tuturnya.
Tjahjo juga kembali mengingatkan posisi, peran serta tugas dan kewenangan MRP. Kata dia, MRP merupakan representasi kultural masyarakat Papua. Lembaga ini dibentuk, tujuannya untuk memperjuangkan hak-hak orang asli Papua. Tentu dengan tetap mengedepankan prinsip penghormatan terhadap adat dan budaya. Tjahjo juga mengingatkan, agar MRP tak mengabaikan pentingnya pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
Tugas dan wewenang MRP berdasarkan Pasal 20 UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua mencakup beberapa hal. Pertama, memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap persyaratan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan oleh DPRD Papua. Kedua, memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRD dan gubernur. Ketiga, memberikan saran pertimbangan dan penyuluhan terhadap rencana perjanjian kerja sama yang dibuat oleh pemerintah dengan pihak ketiga guna perlindungan hak-hak orang asli Papua. Keempat, menyalurkan aspirasi dan hak-hak orang asli papua dan memfasilitasi penyelesaiannya. Kelima, memberikan pertimbangan kepada DPRD, gubernur, DPRD kabupaten dan kota serta kepala daerah terkait perlindungan hak-hak orang asli Papua.
"Ini tugas pokok wewenang yang ada," kata Tjahjo seperti dilansir laman kemendagri.go.id.
Tjahjo juga berharap, Papua dan Papua Barat kedepan bisa menjadi provinsi yang maju. Bahkan mungkin tak kalah kalah dengan provinsi-provinsi lainnya. Tapi kemajuan jangan sampai meninggalkan identitas dan jati diri adat istiadat masyarakat tanah Papua.
"Ini yang paling penting salah satu tujuan utama kita. Bukan hanya gubernur, bukan hanya DPR RI, bukan hanya DPD, DPRD tapi tugas kita bersama dan tugas yang terhormat anggota MRP untuk menjaga jati diri, identitas provinsi Papua yang tidak boleh dihilangkan adat istiadatnya," tuturnya.
[rus]
