Berita

Politik

Menteri Puan: Kesejahteraan Masyarakat Meningkat

SENIN, 23 OKTOBER 2017 | 22:46 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

RMOL. Secara makro, dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, capaian Kemenko PMK meningkat. Capaian itu meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Gini dan Program Bantuan Sosial.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani saat melaporkan kinerja capaian tiga tahun bidang PMK dalam konferensi pers yang bertempat di Kantor Staf Presiden Jakarta (Senin, 22/10).

Di tahun 2017, IPM Indonesia terus mengalami peningkatan, dari 68.9 pada 2014 menjadi 70.1 pada 2016. Dengan capaian ini, untuk pertama kalinya Indonesia menjadi negara dengan kategori High Human Development.


“Upaya pemerataan pembangunan juga telah menunjukkan hasil dengan pertumbuhan yang lebih dari 2% di tahun lalu terutama di daerah tertinggal," kata Puan.

Sektor pendidikan mencatat, Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah terdistribusi dengan tepat sasaran kepada lebih dari 17,9 juta siswa. Pemerintah juga telah merehab 67.253 unit ruang belajar, membangun 1.250 unit sekolah baru dan 27.982 unit ruang kelas baru. Untuk sektor kesehatan, diketahui sebesar 1.643 unit puskesmas sudah terakreditasi pada tahun 2017.

Soal kesejahteraan masyarakat, Menko PMK menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan terjadi seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat dari 40 persen masyarakat terbawah. Untuk Program Beras untuk Rakyat Sejahtera (Rastra) diketahui bahwa kemampuan pengeluaran konsumsi penduduk miskin jangka pendek didukung oleh program Rastra dan BPNT yang menjangkau lebih dari 15,5 juta keluarga penerima manfaat. Sedangkan pemenuhan kebutuhan dasar perumahan ditopang oleh program akses perumahan di antaranya fasilitasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang mengalami peningkatan dari sekitar 64.489 unit rumah (2015) menjadi 108.000 unit rumah (2017).

“Selama tiga tahun perjalanan Pemerintahan, Kita mampu menekan angka kemiskinan, turun dari sekitar 11, 25 perseb di awal Pemerintahan menjadi 10,64  persen di tahun 2017,” ungkap Menko PMK lagi.

Dalam hal persentase, penduduk miskin menurut wilayah mulai mengecil. Keberhasilan ini dicapai dengan meningkatkan cakupan program-program bansos, perbaikan ketepatan sasaran program melalui pemanfaatan data PBDT yang lebih baik.

"Kita juga berhasil menekan ketimpangan pendapatan masyarakat. Koefisien Gini turun dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada tahun 2017 dan terus turun ke angka 0,393 di Maret 2017,” tambah Menko PMK.

Untuk masalah pembangunan desa, Menko PMK memaparkan, sebanyak 32.711 unit air bersih, 21.357 PAUD, 13.937 unit pos pelayanan terpadu, dan 6.041 pondok bersalin desa telah dibangun.

Menko PMK juga memaparkan program Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu meningkatkan penerima Beasiswa Bidik Misi terus meningkat menjadi 340 ribu mahasiswa (2017), merevitalisasi pendidikan vokasi, dimana sejak 2015, orientasi SMK diubah menjadi demand-driven. Kurikulum dan silabus juga telah diselaraskan sesuai dengan kebutuhan industri manufaktur serta penyusunan modul pembelajaran untuk 25 kompetensi keahlian. Pemerintah juga telah mensertifikasi 395.394 tenaga kerja dan membangun 22 science and techno park sampai tahun 2017 ini. Sedangkan terkait pembangunan desa, Menko PMK menyatakan bahwa Pemerintah telah membangun sebanyak 21.811 unit BUMDes.

Terkait anak, di tahun 2017 ini, jumlah kabupaten/kota layak anak telah meningkat menjadi 342. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 307.  Pemerintah juga memastikan hadir bagi 30.000 jiwa lansia, 16.290 jiwa anak jalanan, dan 22.500 jiwa disabilitas berat.

Sedangkan terkait pelayanan ibadah haji, selama 3 tahun terakhir ini, bisa dipastikan indeks kepuasan jemaah haji meningkat, salah satunya karena meningkatnya kualitas fasilitas pondokan jemaah menjadi bintang 3.

 Terakhir, untuk masalah berjalannya Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Menko PMK menegaskan, sejauh ini telah disusun peta jalan GNRM 2017-2019 (Permenko PMK 3/2017 tentang Peta Jalan GNRM dan tersusunnya pedoman umum pelaksanaan GNRM (Permenko PMK 4/2017 tentang Pedoman Umum GNRM); dan Pembentukan Gugus Tugas Revmen di K/L, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota (Kepmenko PMK 13/2017 tentang Gugus Tugas Nasional). Untuk upaya internalisasi, GNRM dilakukan melalui KKN Tematik di 40 PTN dan PT Keagamaan, IPDN, Jambore Pramuka dan Jambore Genre, media sosial bagi pelajar di 34 provinsi. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya