Jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut mantan Irjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) Sugito dan mantan kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Kemendes Jarot Budi Prabowo dengan hukuman dua tahun penjara.
Jaksa Ali Fikri menyatakan, terdakwa Sugito dituntut dua tahun penjara ditambah denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan karena terbukti memberi suap Rp 240 juta kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan agar Kemendes mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
"Menyatakan terdakwa Sugito dan terdakwa Jarot Budi Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan pertama. Menjatuhkan pidana terhadap Sugito berupa penjara selama dua tahun ditambah denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan," jelasnya saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/10).
Tuntutan berdasarkan dakwaan pertama dari pasal 5 ayat 1 huruf (a) UU 31/1999 sebagaimana diubah UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 junto pasal 64 ayat ke-1 KUHP.
"Kemudian supaya majelis hakim memutuskan, menyatakan terdakwa Jarot Budi Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan pertama. Menjatuhkan pidana terhadapnya berupa penjara selama dua tahun ditambah denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan," lanjut Jaksa Ali.
Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan kedua terdakwa mengakui, berterus terang serta menyesali perbuatan. Sementara hal yang memberatkan adalah para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
"Hal-hal yang meringankan adalah para terdakwa mengaku dan berterus-terang dalam persidangan, para terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya" terang Jaksa Ali.
Dalam perkara tersebut, jaksa mendakwa Sugito telah menyuap Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Rochmadi Saptogiri dan Kepala Sub Auditorat III Auditorat Keuangan Negara Ali Sadli.
Sugito bersama Jarot memberikan uang Rp 240 juta kepada dua pejabat BPK itu untuk diberikan kepada Rochmadi. Tujuannya agar Rochmadi dapat memberikan opini WTP dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes Tahun Anggaran 2016. Pemberian uang juga diduga untuk temuan dalam LHP atas Laporan Keuangan Kemendes Tahun Anggaran 2015 dan semester I-2016 sebesar Rp 550 miliar.
[wah]
