Dalam waktu dekat, Polri bakal membentuk Densus Tipikor. Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo tak sabar menunggu kehadiran lembaga tersebut. Baginya, pembentukan Densus Tipikor sangat penting di tengah tak cukup kuatnya KPK dalam membendung korupsi di negeri ini.
"Kehadiran Densus Tipikor Mabes Polri harus dilihat sebagai tambahan kekuatan bagi negara memerangi korupsi,†ucap Presidium Nasional KAHMI ini, Selasa (10/10).
Tanpa mengurangi apresiasi atas kinerja KPK, ucapnya, harus diakui bahwa perang melawan korupsi belum menunjukkan progres signifikan. Terhitung sejak berlakunya UU Nomor 30/2002, berarti sudah 15 tahun KPK melawan perilaku korup.
Sayangnya, waktu yang panjang itu tidak memberi efek jera. Akhir-akhir ini, tindakan korupsi justru semakin marak. Buktinya, semakin banyak pejabat yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
"Kinerja KPK itu patut diapresiasi. Tapi, rangkaian OTT berarti juga merefleksikan kegagalan negara memerangi korupsi dalam 15 tahun terakhir. Tidak ada rasa jera bagi para koruptor. Juga tidak ada rasa takut bagi oknum birokrat untuk mencari peluang melakukan korupsi,†tutur Bambang.
Menurut politisi Golkar ini, awalnya publik senang dan mengapresiasi OTT terhadap para pejabat korup. Namun, jika terus-terusan hanya OTT, tanpa ada upaya pencehan yang lebih baik, publik akan kecewa. Sebab, yang paling penting adalah memberantas korupsi dengan memberi efek jera dan menumbuhkan tunas-tunas budaya anti-korupsi di tubuh birokrasi negara dan daerah.
Kata Bambang, generasi muda pegawai negeri di tingkat pusat maupun daerah belum menghayati budaya antikorupsi. Untuk itu, pembaruan strategi perang melawan korupsi menjadi opsi yang tak terhindarkan. Pembaruan strategi itu tidak cukup dengan merevisi UU 30/2002 tentang KPK. Juga tidak cukup dengan menambah beberapa instrumen penguatan KPK.
"Perang melawan korupsi harus diperkuat dengan menambahkan ‘alat pemukul’ baru,†terangnya.
Densus Tipikor, kata Bambang, tepat dianggap sebagai ‘alat pukul’ baru. Agar efektif memberantas korupsi, tindakan Densus ini sebaiknya tidak hanya fokus pada penindakan, melainkan punya strategi pencegahan yang paten.
"Harus ada perhatian lebih pada aspek pencegahan agar perang melawan korupsi tidak jalan di tempat seperti sekarang. Karena itu, kehadiran ‘alat pemukul’ baru itu harus dikelola sedemikian rupa agar bisa menumbuhkan efek gentar yang kuat. Densus harus mampu, karena jelajah daya intainya yang demikian luas. Semua unsur dalam birokrasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa, yang mengelola anggaran negara harus merasa bahwa mereka mendapatkan pengawasan, baik dari dalam satuan kerjanya maupun pengawasan eksternal,†tandasnya.
[sam]
