Sejauh ini, sudah ada puluhan saksi kasus dugaan korupsi yang telah meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Begitu dikatakan Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai di Gedung KPK Jakarta, Selasa (10/10).
"Sampai sekarang kurang lebih yang sedang berjalan ya ada kurang lebih 46 ini khusus untuk kasus yang ditangani oleh KPK, tetapi untuk kasus keseluruhan beberapa tahun terakhir ini sudah sekitar 200-an lebih," terangnya.
"Jadi sudah cukup banyak saksi yang kita lindungi, saksi kasus korupsi yang kita lindungi," sambungnya.
Para saksi itu mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK, menurut Abdul Haris, karena mereka diteror sehingga khawatir dengan berbagai hal. Salah satu kekhawatiran itu misalkan takut mendapatkan tuntutan balik.
"Biasanya salah satu senjata yang digunakan oleh pihak pelaku korupsi adalah tuduhan pencemaran nama baik atau fitnah yang ditujukan kepada pelapor atau saksi. Ini salah satu juga yang perlu kita pastikan bahwa mereka aman mereka tidak mengalami tuntutan, jadi bukan hanya perlindungan LPSK bukan hanya perlindungan secara fisik tetapi juga perlindungan secara hukum," jelasnya.
Nah, lanjut Abdul Haris, LPSK juga melakukan perlindungan terhadap saksi ataupun pelapor dari serangan dari fisik. Perlindungan secara fisik itu kata dia biasanya dibarengi dengan perlindungan hukum.
"Karena mereka terlindung secara fisik tapi tau-tau nanti dilaporkan balik dan dijadikan sebagai tersangka, karena pencemaran nama baik kan pasti mereka merasa tidak aman tidak nyaman, dan bisa-bisa keterangannya juga berubah kan begitu," urainya.
"Nah oleh karena itu perlindungan, ini kita berikan secara Komperhensif, bukan hanya kepada mereka yang sebagai pelapor sebagai saksi dan justice collabolator. Masuk juga kepada keluarganya," demikian Abdul Haris.
[sam]
