Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Tengah mengutuk tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas terhadap para jurnalis yang meliput aksi Aliansi Selamatkan Slamet di halaman kantor bupati pada Senin kemarin (9/10).
Ketua PWI Jateng Amir Machmud NS menjelaskan, sejak Senin pagi sekitar pukul 10.00 WIB, para jurnalis dari berbagai media cetak dan elektronik di Banyumas meliput aksi damai yang digelar Aliansi Selamatkan Slamet yang dimulai dari Kampus IAIN Purwokerto hingga Alun-alun Purwokerto. Tepatnya di depan pintu gerbang Pendapa Sipanji atau kantor bupati.
Massa aksi mendesak Bupati Achmad Husein membuat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo untuk menghentikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Baturraden. Sebab, pembangunan itu dinilai menyebabkan kerusakan lingkungan yang akan berdampak kepada warga, terutama terkait sumber air bersih dari Hutan Gunung Slamet.
"Beberapa waktu belakangan, air berubah keruh sehingga tidak bisa digunakan," kata Amir kepada redaksi, Selasa (10/10).
Aksi yang digelar tidak menemukan kata sepakat antara aliansi dengan Pemkab Banyumas. Para peserta aksi kemudian bertahan di utara ulun-alun hingga malam dengan mendirikan tenda. Sekitar pukul 22.00 WIB, aparat kepolisian dan Satpol PP berupaya membubarkan massa yang menginap.
Pada saat itulah, polisi menghalang-halangi kerja jurnalis Agus Wahyudi dan Dian Aprilianingrum dari Harian Suara Merdeka, M Wahyu Setiya Putra (Radar Banyumas), Aulia El Hakim (Satelit Pos), dan Darbe Tyas (Metro TV) dengan meminta untuk tidak mendokumentasikan pembubaran massa.
"Darbe Tyas dipukuli oleh oknum polisi dan Satpol PP, sehingga mengalami luka-luka. Kameranya juga dirampas," jelas Amir.
Atas insiden tersebut, PWI Jateng menyampaikan keprihatinan mendalam serta mengutuk keras perilaku yang menghalang-halangi wartawan dalam menjalankan tugasnya.
"Dalam menjalankan tugas profesinya wartawan dilindungi oleh Undang-Undang 40/1999 tentang Pers," kata Amir.
PWI Jateng juga mendesak Polres Banyumas menindak tegas oknum aparat yang melakukan kekerasan tersebut, baik perseorangan maupun kelompok sesuai dengan hukum yang berlaku.
"Meminta kepada kapolres Banyumas dan bupati Banyumas untuk meminta maaf secara terbuka kepada insan pers di Banyumas khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Meminta kapolres Banyumas dan bupati Banyumas untuk mengembalikan sejumlah barang milik wartawan yang hilang di dalam peristiwa tersebut, serta mengganti kerusakan yang ditimbulkan," jelas Amir.
Ditambahkannya, PWI Jateng juga mengimbau kepada masyarakat, terutama pejabat pemerintah dan aparat keamanan untuk membudayakan sikap dialog ketimbang kekerasan dalam hal apapun.
[wah]
