Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertandang ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membicarakan kerjasama dalam perlindungan saksi korupsi, Selasa (10/10).
Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, mengaku diterima oleh empat orang pimpinan KPK dalam pertemuan tersebut. Menurut dia, kerjasama pihaknya dengan LPSK sudah berlangsung sejak 2010. Tetapi, MoU belum diperpanjang sejak 2015 karena alasan kesibukan masing-masing lembaga.
Yang pasti, KPK dan LPSK sudah sepakat untuk saling mendukung dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara khusus LPSK berperan melindungi saksi, pelapor dan justice collaborator dalam rangka mendukung kerja-kerja KPK maupun lembaga penegak hukum yang lain.
"Karena itu kita sepakat untuk segera menandatangani perpanjangan MoU. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, dalam akhir bulan ini, sudah ada MoU yang kami tandatangani sebagai MoU perpanjangan antara LPSK dan KPK," harapnya.
Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, pun menyampaikan tanggapan positif. Menurut dia, KPK dan LPSK sepatutnya bekerja sama dalam hal perlindungan saksi dan korban seperti perintah UU.
"Sudah barang tentu KPK sangat senang karena dengan adanya bantuan dari LPSK ini sudah mengurangi beban dari KPK sendiri. Saya pikir bukan hanya KPK, tetapi semua penegak hukum karena otomatis pekerjaan (perlindungan saksi korban) itu sudah diambil alih oleh LPSK," kata Basaria.
Basaria berharap kerja sama antara KPK dengan LPSK berjalan lebih baik lagi.
"Satu minggu ke depan kami buatkan MoU secara garis besar memperpanjang MoU yang sudah lalu, yang sudah dua tahun tidak diperpanjang," demikian Basaria.
[ald]
