Berita

Ray Rangkuti/Net

Olahraga

Pengguna Jasa Saracen Juga Harus Diungkap

SABTU, 02 SEPTEMBER 2017 | 11:57 WIB | LAPORAN:

. Aparat kepolisian harus mengusut tuntas jaringan sindikat Saracen, yang diduga menyebar kebencian, isu SARA dan informasi hoax lewat media sosial.

Menurut pengamat politik Ray Rangkuti, polisi tidak cukup hanya mengungkap anggota sindikat Saracen saja. Tapi juga para pengguna jasa mereka yang disebut-sebut membayar kelompok itu untuk memproduksi isu SARA atau hoax demi kepentingan politik.

"Harus diungkap siapa yang pernah menggunakan jasa mereka. Itu harus dibongkar habis oleh aparat kepolisian," kata Ray saat dikonfirmasi, Sabtu (2/9).


Dengan begitu, lanjut Ray, masyarakat dapat menilai dan waspada terhadap pihak-pihak yang berpolitik menggunakan isu SARA dan hoax.

"Perlu diungkap sehingga ada warning 'orang ini main politik pakai SARA'," ujarnya.

Ray menberi contoh konkrit isu SARA di Pilkada DKI 2017 lalu. Salah satunya, terkait polemik larangan mensalatkan jenazah pendukung calon petahana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Bahkan spanduk larangan tersebut terpasang dimana-mana.

"Kita sudah lihat bagaimana (suhu politik) di DKI. Terpecahnya masyarakat sedemikian rupakan. Jenazah tidak disalatkan-lah dan sebagainya. Sampai mantan Gubernur yang lumayan bagus juga di penjara gara-gara hal yang seperti itu," jelas Ray. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya