Berita

Politik

Hasto Kristiyanto: Kebijakan Politik Harus Sejalan Cita-cita Kemerdekaan Bangsa

SABTU, 19 AGUSTUS 2017 | 17:42 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. PDI Perjuangan meletakkan kepentingan politik dalam kebijakan publik yang harus tetap sejalan dengan cita-cita kemerdekaan bangsa‎. Maka itu dalam setiap proses kaderisasi pemimpin bangsa yang dilakukannya, PDI Perjuangan selalu menggunakan prinsip itu demi memastikan Indonesia yang semakin berdaulat, berdikari, dan berkepribadian.

Demikan disampaikan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, saat menyampaikan ‎kuliah umum Semester Gasal Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Sabtu, 19/8).

Kata Hasto, kepentingan politik bisa membelokkan pelaksanaan kebijakan publik yang diambil. Sebagai contoh, di era Orde Baru, Pemerintah berani menyatakan bahwa dokumen risalah BPUPK hilang. Hal itu demi menutupi sejarah lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, dimana Proklamator RI Bung Karno pertama kali menyampaikan dasar Indonesia merdeka.


Untungnya, oleh seorang Peneliti pada tahun 1999, risalah itu ditemukan tersimpan dalam bentuk steno di Perpustakaan Mangkunegaran, kata Hasto.

"Nah, karena kepentingan politik, kebenaran sejarah bisa diselewengkan seperti yang dilakukan Orba dengan menyebut dokumen aslinya hilang," kata Hasto.

Bagi PDIP, ‎kepentingan politik tak bisa sebebas-bebasnya seperti paham liberal. Namun harus dibatasi oleh komitmen dan kesepakatan besar politik. Itulah Pancasila sebagai Dasar Negara, dan Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945 sendiri sebagai Konstitusi.

"Partai politik memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengikatkan seluruh kepentingan politiknya, yang tidak boleh bertentangan dengan setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila yang otentik dan UUD 1945," kata Hasto.

Dia bercerita, sejumlah menteri yang merancang Perppu Ormas didorong oleh pihaknya tak ragu menghadapi upaya kampanye anti-demokrasi. Sebab setiap aparat pemerintahan Jokowi seharusnya tak boleh ragu bahwa kepentingan politik apapun boleh hadir, asal dibatasi oleh Pancasila, Konstitusi, dan Kedaulatan Bangsa itu sendiri.

"Maka ketika ada kelompok atau ormas yang menyatakan berbeda dari negara, wajar negara bertindak," kata Hasto.

Dari situ, kata Hasto, kekuasaan politik harus bisa menghasilkan kebijakan politik yang senafas dengan harapan dan aspirasi publik. Hal itu guna memenuhi aspek fundamental, mencakup kebutuhan dasar warga negara yang bisa dilihat dalam perspektif politik, ekonomi, dan sosial kebudayaan.

Dalam perspektif politik, harus berorientasi pada kebijakan yang antara lain memenuhi hak berserikat berkumpul, hak menyatakan pendapat, kebebasan menjalankan agama dan kepercayaannya. Hal itu mensyaratkan birokrasi yang bekerja tanpa diskriminasi, pengarusutamaan HAM, dan sistem pengelolaan pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Sebagai contoh, Hasto menjelaskan apa yang dilakukan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, yang mensyaratkan setiap calon PNS harus memiliki IPK 3,8 dari maksimal 4,0. ‎Tujuannya adalah memastikan birokrasi memang orang-orang terpilih, sekaligus menghindarkan dari 'orang titipan'.

"Birokrasi pun menjadi lebihe efektif. Tak heran kini Banyuwangi lebih maju," kata Hasto.

Perspektif ekonomi harus berorientasi misalnya pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara, kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan harga makanan pokok yang terjangkau.

Perspektif sosial dan kebudayaan mencakup kebijakan yang didisain rasa aman dan ketentraman masyarakat, memajukan kesejahteraan umum yang diukur dari peningkatan pencapaian taraf kebudayaan masyarakat.

"Dalam perspektif ini, agama dilihat sebagai basis modal sosial untuk memperkuat derajat kebudayaan masyarakat, yang dilihat dari bekerjanya nilai-nilai etika, moral, kejujuran, fairness, dan self of responsibility," bebernya.

Untuk mengukur bekerjanya semua hal itu, kata Hasto, maka yang dihitung adalah sejauh mana kebijakan publik memiliki daya dorong agar sistem pemerintahan yang dibangun mampu memenangkan pers.

Untuk mengukur bekerjanya semua hal itu, kata Hasto, maka yang dihitung adalah sejauh mana kebijakan publik memiliki daya dorong agar sistem pemerintahan yang dibangun mampu memenangkan persaingan.

Maka itulah, PDI Perjuangan menyadari sepenuhnya bahwa kebijakan publik itu memerlukan topangan leadership dari si pemegang kebijakan, memerlukan sense of direction, dan sense of discovery yang membuka ruang kreatif dan daya cipta. 

"Kombinasi ketiga hal itu yang akan menentukan jalan perubahan," kata Hasto.

Dilanjutkan dia, PDI Perjuangan pun menghidupi hal itu dalam proses kaderisasinya, termasuk dalam mencari sosok calon kepala daerah maupun pemimpin nasional yang diusung. Hal itu menjadi aktual kembali karena dalam waktu dekat akan dilaksanakan Pilkada Serentak 2018, dan PDIP sudah membuka pendaftaran calon kepala daerah.

PDIP memastikan, bahwa dalam proses kaderisasinya, menempatkan kepentingan politiknya sebagai daya ubah sistemik atas sistem manajemen pemerintahan, sistem perekonomian, sistem sosial budaya.

"Dan mensyaratkan kepemimpinan yang memberi arah masa depan bagi bangsa sehingga semakin berdaulat, berdikari, serta berkepribadian," tegasnya. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya