Berita

Hukum

KPK: Kematian Johannes Marliem Tanggung Jawab Pemerintah

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 | 14:23 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai kematian saksi Johannes Marliem merupakan tangung jawab pemerintah Indonesia.

Menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Johannes merupakan salah satu anak bangsa yang patut dibanggakan lantaran bisa berkarya di luar negeri. Di samping itu, kesaksian dari Johannes juga dibutuhkan dalam menguak korupsi proyek pengadaan kartu identitas elektronik (e-KTP) yang menyeret sejumlah nama, baik pejabat Kementerian Dalam Negeri, anggota dewan dan swasta.

"Dia (Johannes Marliem) orang baik itu, pergi ke Amerika Serikat membawa nama bangsa Indonesia yang disebut sebagai diaspora itu, dari dia orang luar tahu oh ternyata orang Indonesia juga ulet. Tapi at the end kenapa dia jadi seperti itu, sebetulnya itu jadi tanggung jawab kita," jelas Saut di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (17/8).


Saut menjelaskan, kematian Johannes bukan karena KPK terus mengekspos nama-nama saksi kasus e-KTP. Melainkan Johannes sediri yang membuka identitasnya kepada media, termasuk mengungkap rekaman sejumlah pertemuan terkait proyek e-KTP yang dimilikinya.

"KPK tidak pernah membuka dia (Johannes), dia yang membuka dirinya sendiri. Kami tidak pernah membuka-buka, kan dia yang ngomong ke media. Media tahu darimana yang 500 mega (rekaman pertemuan), apa dari KPK, tidak kan," ujarnya.

Johannes merupakan direktur PT Biomorf Lone LLC. Perusahaannya menjadi pemasok produk Automated Finger Print Identification Sistem (AFIS) merek L-1 untuk Konsorsium PNRI selaku pelaksana proyek e-KTP. Belakangan diketahui Johannes meninggal dunia lantaran bunuh diri.

Terhait hal itu, Saut menilai bahwa seseorang yang sudah menduduki posisi tinggi dan namanya terseret suatu kasus akan mengalami stres. Menurutnya, Johannes merupakan korban dari skandal korupsi e-KTP.

"Kenapa kita bikin KTP yang seperti itu, sehingga kita mengorbankan diaspora kita di luar negeri. Jadi kita harus memandangnya utuh. Saya katakan dia diaspora, dia bawa nama bangsa, bisa jadi orang kaya di Amerika Serikat. Tapi ketika ada transaksional atau ada kelompok di Indonesia menggeret dia, dia kan jadi korban. Kemudian dia stres, itu kan wajar. High profile person itu tingkat stresnya tinggi," demikian Saut. [wah]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya