Pimpinan KPK Langsung Minta Presiden Tambah Gedung dan Pegawai

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang meminta pemerintah melakukan langkah kongkrit dalam mendukung pemberantasan korupsi.

Langkah kongkrit yang dimaksud Saut menanggapi pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan di Gedung DPR RI, Jakarta, tadi siang.

Dalam kesempatan itu, Jokowi berjanji mendukung penguatan KPK dan pemberantasan korupsi.

"Kalau saya berpikir pegawai KPK harus 8 ribu orang. Dan dua tanah di sebelah (gedung KPK) ini dijadikan tanah KPK saja," kata Saut kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (16/8).

Saut membandingkan dengan pegawai KPK yang dimiliki Malaysia. Dengan jumlah penduduk hanya 30 juta jiwa, Malaysia memiliki pegawai KPK hingga 2900 dan Gedung dengan empat blok, masing-masing 20 lantai.

"KPK baru 1 blok, 15 lantai. Bagaimana kamu bisa bersihkan negara ini? Dan saya pikir sederhana kok, dan kalau memang kita bicara resourse. Karena memang kasusnya banyak. Dari Papua itu ada 7 ribu surat. Bukan sedikit kalau kita mau dalamin," tukasnya.

Namun, Saut memaklumi jika pemerintah Indonesia belum bisa menambah jumlah pegawai KPK dan meperluas gedung KPK. Jika mengingat APBN Indonesia yang belum memadai.

"Tapi memang saat ini kita masih sebegitulah, pajak kita masih segitu. Ngejar 2000 triliun belum masuk. Kalau uangnya masih sedikit membangun 8 ribu pegawai, mau ditaruh di mana. Ya kan? Sekarang kan baru 1500 orang itu juga bertahap," pungkasnya. [sam]