Masa Penahanan 3 Tersangka Suap DPRD Mojokerto Diperpanjang KPK

Masa penahanan tiga tersangka kasus suap DPRD Mojokerto diperpanjang oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penahanan Ketua DPRD Mojokerto Purnomo dan dua wakilnya, Abdullah Fanani dan Umar Faruq itu diperpanjang hingga 14 September mendatang.

"Penyidik hari ini melakukan perpanjangan penahanan untuk 30 hari mulai dari 16 Agustus sampai 14 September. Terhadap tiga orang tersangka yaitu untuk ABF (Abdullah Fanani), UF (Umar Faruq), dan PNO (Purnomo)," kata Jurubicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (14/8).

Saat ini, ketiga tersangka ditahan di rutan yang berbeda. Purnomo yang merupakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ditempatkan di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK Pomdan Jaya Guntur.

Umar Faruq, kader Partai Amanat Nasional (PAN), ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat, sementara Abdullah Fanani, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Rutan Polres Jakarta Selatan.

"Jadi tiga orang tersangka dalam kasus di Mojokorto ini dilakukan perpanjangan penahanan," imbuh Febri.

Diketahui dalam kasus suap pengalihan anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas PUPR Mojokerto sejumlah Rp 13 milyar tahun anggaran 2017 itu KPK telah menetapkan 4 tersangka.

Selain ketiganya, KPK juga menetapkan Kepala Dinas PU Mojokerto Wiwiet Febrianto. Wiwiet berperan sebagai pihak yang memberikan suap ke Ketua DPRD Mojokerto Purnomo.

Wiwiet sendiri telah dipindahkan ke Lapas Klas 1 Surabaya, Jawa Timur. Berkas penyidikannya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum KPK dan tinggal menunggu jadwal persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. [sam]