RMOL. Pihak yang mempersoalkan presidential threshold (PT) atau ambang batas untuk dapat mengajukan calon presiden patut dipertanyakan. Sebab PT itu juga sudah diterapkan dalam pemilu presiden sebelumnya dan tidak ada keberatan.
"Dua kali pemilihan presiden tidak ada masalah," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam diskusi Dinamika Politik dan UU Pemilu yang diselenggarakan Galang Kemajuan Center, di Jakarta (Sabtu, 12/8).
Ia mengatakan, dalam dua kali pilres, 2004 dan 2009, tidak ada partai atau ketua partai yang protes. Tjahjo pun menilai pihak yang tidak setuju adanya PT untuk melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Ia mengatakan, partai politik tidak boleh mengatakan aturan itu bertentangan dengan konstitusi.
"Ada lembaga yang memutuskan," katanya.
Tjahjo juga mengatakan bahwa jika PT ditetapkan nol persen maka partai baru yang ikut pemilu bisa mengajukan calon presiden. Ia menilai hal itu tidak adil.
"Kalo nol persen, maka partai baru yang belum teruji, lahir lalu ikut pemilu, bisa ikut pilpres ya tidak fair," katanya, sambil mengatakan ada beberapa partai baru yang kemungkinan mendaftar.
Ia menambahkan, jumlah kursi atau suara yang digunakan untuk pilpres 2019 menggunakan hasil pemilu 2014.
Sementara itu guru besar hukum tata negara Satya Arinanto mengatakan PT sudah tepat diterapkan karena menjadi alat untuk konsolidasi demokrasi. Setya mengataka bahwa PT juga diterapkan di negara-negara lain.
[ysa]
