Garam impor sudah mulai masuk wilayah Indonesia melalui beberapa pelabuhan di Indonesia pada Kamis (10/8). Untuk itu, PT. Garam (Persero) sebagai pihak yang diberi amanah harus memastikan bahwa garam tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan industri kecil menengah (IKM).
Direktur eksekutif Indonesia Budget Control Akhmad Suhaimi mendesak agar PT. Garam (Persero) secara terbuka memberikan data lengkap mengenai industri yang menjadi tujuan penyaluran impor garam.
"Mengingat pernah ada kejadian, garam impor yang sejatinya buat IKM, justru menjadi garam konsumsi, dikarenakan keteledoran internal PT. Garam. Kasus itu bahkan telah menjadikan eks direktur utama PT. Garam sebagaui tersangka," jelasnya kepada redaksi, Jumat (11/8).
PT. Garam, lanjutnya, juga harus memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat, baik data dan fakta lapangan untuk bersama-sama memantau penyaluran garam impor.
"Hal ini dimaksudkan demi kebaikan PT. Garam agar tetap
on the track dan agar tidak ada saling curiga dan penyelewengan tidak terulang," sambungnya.
Di samping itu, IBC juga mengingatkan kepada PT. Garam untuk senantiasa menyerap garam petani lokal dengan segala konsekuensi yang ada. Sehingga tidak ada ketimpangan harga, apalagi jika sampai harga garam petani lokal anjlok.
"Ada imbal balik, PT garam menjamin garam industri stabil dan harga garam petani juga stabil. Itulah keadilan," pungkas Akhmad.
[ian]
