Berita

RMOL

Hukum

Safe House KPK Tidak Sesuai Fakta

JUMAT, 11 AGUSTUS 2017 | 22:50 WIB | LAPORAN:

Usai meninjau safe house yang pernah digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengamankan saksi di kawasan Depok, Jawa Barat, Pansus KPK bertolak ke safe house lain yang berlokasi di Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Rombongan yang dipimpin langsung Ketua Pansus KPK Agun Gunanjar Sudarsa membawa serta Niko Panji Tirtayasa yang mengaku telah disekap untuk diarahkan memberikan keterangan palsu dalam sidang kasus korupsi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Agun menyimpulkan bahwa kedua safe house alias rumah aman tersebut sama sekali bukan tempat yang aman. Sesuai undang-undang, safe house merupakan kewenangan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memiliki standar tersendiri.


‌"Hari ini pansus berkunjung ke rumah sekap yang kedua. Ternyata apa yang diutarakan jubir KPK, pimpinan KPK tentang rumah aman kalau faktanya jelas bukan rumah aman," jelasnya, Jumat (11/8).

Menurut Agun, kedua tempat tersebut tidak memenuhi standar LPSK. Sesuai pengakuan Niko, sewa rumah di Kelapa Gading dibiayai oleh pemodal yang berhubungan erat dengan Pilkada Kota Palembang.

"Bagaimana mau dikatakan rumah aman Karena safe house itu hanya dilakukan oleh LPSK dan mereka tentu ada kriterianya sendiri. Contoh rumah ini misalkan, Ternyata rumah ini ada korelasi dengan pilkada dan dia yang membiayai," imbuhnya. [wah] 

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Safari Politik Jokowi Tak Pengaruhi Elektabilitas PDIP

Sabtu, 27 Juni 2026 | 00:14

Seruan Reformasi Jilid II Bukan Aspirasi Mahasiswa

Sabtu, 27 Juni 2026 | 00:00

Safari Politik Jokowi cuma Demi Gibran dan Kaesang

Jumat, 26 Juni 2026 | 23:41

Empat Nyawa Sudah Cukup, Setop Latsarmil SPPI

Jumat, 26 Juni 2026 | 23:23

Sarasehan KPPG: Keterwakilan Perempuan 30 Persen Bukan Sekadar Kuota

Jumat, 26 Juni 2026 | 23:06

Edi Hasibuan: Masyarakat Mulai Merasakan Perubahan Polri

Jumat, 26 Juni 2026 | 23:03

Universitas Bakrie Tiga Besar dalam THE Sustainability Impact Ratings 2026

Jumat, 26 Juni 2026 | 22:42

Pakai Dump Truk, Polisi Kawal Massa Pendukung MBG di Tuban

Jumat, 26 Juni 2026 | 22:24

Jubir FAM UBK: Ada Aktor Intelektual Sengaja Rusak Citra Kampus dan Wapres

Jumat, 26 Juni 2026 | 22:22

DPR Usul Kemenukbangga Jadi Penyalur BLT

Jumat, 26 Juni 2026 | 22:03

Selengkapnya