Berita

Net

Hukum

Pemerintah Perlu Hati-hati Tangani Kasus Manipulasi Harga Beras

SENIN, 24 JULI 2017 | 18:57 WIB | LAPORAN:

Pemerintah terutama penegak hukum diminta berhati-hati dalam menangani kasus dugaan pengoplosan beras, agar tidak sampai menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Menyusul penggerebekan gudang beras PT Indo Beras Unggul (IBU) yang diduga memanipulasi harga beras subsidi menjadi beras premium yang dilakukan Polri dan Kementerian Pertanian.

"Republik ini bisa kacau kalau sampai para pedagang mogok tidak mau berdagang. Nanti bisa berakibat pada petani, karena tidak ada yang beli. Bisa juga pada konsumen, mata rantai perdagangan putus. Dan mudah-mudahan ini tidak tindakan politis saja," jelas anggota Komisi VI DPR RI Abdul Wachid di Komplek Parlemen, Jakarta (Senin, 24/7).


Menurutnya, kepastian terjadinya manipulasi harga beras setelah pihak kepolisian melakukan investigasi. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan bersabar menunggu hasil investigasi.

"Persoalan dugaan oplosan beras di Bekasi saya lebih menunggu hasil investigasi polisi. Kalau memang ada pengoplosan berasnya Bulog dengan beras premium secepatnya penegak hukum bertindak," tegas Abdul.

PT IBU sebelumnya dinyatakan berbuat curang dengan melakukan pembelian gabah di tingkat petani sebesar Rp 4.900. Kemudian gabah diproses menjadi beras lalu dikemas dengan merek Maknyuss dan Cap Ayam Jago yang dipasarkan di pasar modern dengan harga Rp 13.700 dan Rp 20.400 per kilogram. [wah]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya