Berita

Politik

Pemberantasan Korupsi Harus Jadi Agenda Nasional

KAMIS, 22 JUNI 2017 | 13:37 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Ramadhan merupakan momentum untuk silaturrahmi.

Hal ini pula yang dimanfaatkan anggota DPR RI Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun dengan konstituten. Dalam kesempatan ini, Misbakhun yang berasal dari dapil Jawa Timur II yang meliputi Pasuruan dan Probolinggo ini mengajak masyarakat untuk mendukung pemberantasan korupsi sebagai agenda nasional.

Misbakhun mengatakan, banyak orang menanyakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mau diapakan. Selaku anggota pansus KPK, Misbakhun beserta Pansus KPK ingin menjadikan bahwa pemberantasan korupsi sebagai agenda nasional.


"Negara yang sedang membangun seperti Indonesia, pemberantasan korupsi harus paralel dengan pembangunan nasional," kata Misbakhun di Pasuruan, Selasa sore (21/06).

Dikatakan dia, salah satu amanat reformasi adalah lahirnya KPK. Usia KPK saat ini sudah 15 tahun. Menurutnya, KPK jilid III, ada banyak hal yang perlu dievaluasi mengenai kinerjanya.

"Dalam perjalanannya, kita sudah waktunya mengevaluasi KPK. Mudah-mudahan Golkar amanat menjalankan mandat rakyat ini. Agar tujuan bernegara dan berbangsa mewujud," ujar politisi kelahiran Pasuruan ini.

Pada kesempatan itu, Misbakhun juga mengajak para kader Golkar dan elemen masyarakat untuk turut memikirkan agenda pembangunan nasional, khususnya  di Pasuruan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat.

Misbakhun mencontohkan, pentingnya pendidikan berkarakter salah satunya pendidikan Diniyah yang bermutu, penyediaan pangan bagi masyarakat, peningkatan upah minimum regional (UMR) tenaga kerja, peningkatan infrastruktur, dan masih banyak lagi. Sekali lagi, banyak agenda bangsa yang harus kita pikirkan.

"Harapan saya, Pasuruan menjadi kabupaten yang secara posisi makin kuat. Pasuruan harus menjadi kota metropolitan setara Surabaya. Pemerintah harus berani menggandeng pihak swasta untuk mewujudkan pembangunan," tandasnya. [ysa]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya