Upaya pengendalian defisit keuangan DJS Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terus dilakukan.
Salah satunya, dengan membangun cara gotong royong antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan anggaran yang kurang dari BPJS Kesehatan.
"Kita sedang dalami opsi mengendalikan defisit anggaran BPJS dengan sistem gotong royong. Dalam hal ini antara pemerintah pusat dan daerah bersama-sama mendorong pemenuhan anggaran dari BPJS Kesehatan yang kurang," ujar Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani usai memimpin rapat tingkat menteri membahas tindak lanjut pengendalian defisit keuangan DJS Program JKN-KIS di Jakarta, Rabu (21/6).
Salah satu contoh cara gotong-royong itu adalah dengan mensinkronkan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Ada 34 provinsi dan 531 kabupaten/kota bisa bersinergi bersama-sama mengatasi masalah devisit anggaran BPJS Kesehatan ini.
"Pemda bisa kita dorong mengalokasikan APBD untuk anggaran kesehatan yang sesuai. Seharusnya anggaran pusat 5 persen di sana (pemda) minimal 10 persen dari APBD. Intinya devisit BPJS Kesehatan ini kita pikul sama-sama dalam gotong royong sehingga tidak terasa berat," jelas Puan.
Ia juga menegaskan bahwa apapun kondisinya, pemerintah pusat tetap berkomitmen kuat untuk menjalankan program BPJS Kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik.
"Kita lakukan pembenahan juga agar masyarakat bisa memperoleh obat dan pelayanan kesehatan yang sesuai dan tepat waktu. Agar tak ada keluhan dari masyarakat," jelasnya.
Menurut Puan, saat ini perlu juga dilakukan survei dan evaluasi dari pelaksanaan BPJS Kesehatan yang sedang berjalan agar bisa diketahui pada sisi mana saja permasalahan terjadi dan bagaimana cara mengatasinya.
"Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyatakat," ujar Puan.
Rapat ini turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, serta Direktur BPJS Kesehatan Fachmi Idris.
[ian]
