Berita

Politik

Puan Minta Defisit BPJS Kesehatan Diselesaikan Gotong Royong

RABU, 21 JUNI 2017 | 15:38 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Upaya pengendalian defisit keuangan DJS Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terus dilakukan.

Salah satunya, dengan membangun cara gotong royong antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan anggaran yang kurang dari BPJS Kesehatan.

"Kita sedang dalami opsi mengendalikan defisit anggaran BPJS dengan sistem gotong royong. Dalam hal ini antara pemerintah pusat dan daerah bersama-sama mendorong pemenuhan anggaran dari BPJS Kesehatan yang kurang," ujar Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani usai memimpin rapat tingkat menteri membahas tindak lanjut pengendalian defisit keuangan DJS Program JKN-KIS di Jakarta, Rabu (21/6).


Salah satu contoh cara gotong-royong itu adalah dengan mensinkronkan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Ada 34 provinsi dan 531 kabupaten/kota bisa bersinergi bersama-sama mengatasi masalah devisit anggaran BPJS Kesehatan ini.

"Pemda bisa kita dorong mengalokasikan APBD untuk anggaran kesehatan yang sesuai. Seharusnya anggaran pusat 5 persen di sana (pemda) minimal 10 persen dari APBD. Intinya devisit BPJS Kesehatan ini kita pikul sama-sama dalam gotong royong sehingga tidak terasa berat," jelas Puan.

Ia juga menegaskan bahwa apapun kondisinya, pemerintah pusat tetap berkomitmen kuat untuk menjalankan program BPJS Kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik.

"Kita lakukan pembenahan juga agar masyarakat bisa memperoleh obat dan pelayanan kesehatan yang sesuai dan tepat waktu. Agar tak ada keluhan dari masyarakat," jelasnya.

Menurut Puan, saat ini perlu juga dilakukan survei dan evaluasi dari pelaksanaan BPJS Kesehatan yang sedang berjalan agar bisa diketahui pada sisi mana saja permasalahan terjadi dan bagaimana cara mengatasinya.

"Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyatakat," ujar Puan.

Rapat ini turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, serta Direktur BPJS Kesehatan Fachmi Idris. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya