Berita

Ade Komarudin/Net

Hukum

Kasus E-KTP, KPK Panggil Akom Dan Chairuman

SELASA, 20 JUNI 2017 | 11:17 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memeriksa Wakil Ketua DPR periode 2009 - 2014, Ade Komaruddin dalam kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), hari ini (Selasa, 20/6).

Selain Akom, sapaan Ade Komaruddin, penyidik KPK juga memanggil mantan Ketua Komisi II DPR tahun 2010 - 2011, Chairuman Harahap.

Keduanya dipanggil untuk dimintai keterangannya dengan tersangka, Andi Narogong.


Begitu disampaikan Jurubicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Kuningan, Jakarta.

Nama Chairuman sempat disebut oleh pengacara Hotma Sitompul dalam sidang lanjutan korupsi e-KTP, Senin (8/5) lalu. Hotma menyebut Chairuman pernah merekomendasikan kedua terdakwa kasus korupsi e-KTP, Irman dan Sugigarto agar menggunakan jasa advokatnya.

Dalam surat dakwaan, Akom dan Chairuman disebutkan menerima aliran dana dari proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun itu. Akom disebut-sebut menerima uang 100 ribu dolar AS, sedangkan Chairuman sebesar 584 ribu dolar AS dan Rp 26 miliar.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin menyatakan bahwa Chairuman berperan banyak dalam meloloskan anggaran proyek e-KTP di DPR. Chairuman juga beberapa kali meminta uang melalui anggota DPR dan langsung kepada pengusaha, Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Dalam pemeriksaan kasus korupsi e-KTP ini, penyidik KPK juga panggil Komisaris PT Berkah Langgeng Abadi, July Hira dan dari pihak swasta Melyana JAP.

"Total ada empat saksi yang kita panggil hari ini untuk tersangka AA. Kami harapkan keempatnya hadir dan bisa membantu proses penyidikan," pungkas Febri.[wid] 

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya