Berita

Hukum

OTT KPK Di Mojokerto Berbau Suap, Politisi PDIP-PAN-PKB Ikut Diciduk

SABTU, 17 JUNI 2017 | 16:58 WIB | LAPORAN:

Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini menyasar kepada anggota DPRD Kota Mojokerto dan pejabat SKPD di Pemkot Mojokerto, Jawa Timur, Jumat malam (16/6).

Dari informasi yang dihumpun redaksi, ada delapan orang yang diamankan, diantaranya pimpinan DPRD Kota Mojokerto yang merupakan politisi PDIP berinisial P, kemudian wakil pimpinan DPRD dari PAN berinisial UF, dan Ketua Komisi III DPRD Mojokerto dari PKB berinisial AF. Sementara pejabat di Pemkot Mojokerto berinisial WF.

Pihak-pihak yang dicokok tim Satgas KPK diduga sedang melakukan transaksi suap terkait anggaran di salah satu dinas di Mojokerto. Beredar kabar dalam OTT tersebut tim Satgas KPK mengamankan uang berkisar ratusan juta. Bahkan ada yang menyebut bahwa uang tersebut merupakan setoran untuk tunjangan hari raya (THR) menjelang Lebaran.


Saat ini, pihak yang diamankan telah berada di gedung merah putih KPK Jakarta untuk diperiksa secara intensif.

Jurubicara KPK Febri Diansyah membenarkan bahwa pihaknya mengamankan sejumlah pihak dari DPRD Mojokerto dan pejabat Pemkot Mojokerto dalam OTT pada Jumat malam.

Terkait jumlah uang dan kasus yang membuat pihak DPRD dan Pejabat Pemkot Mojokerto diciduk dalam OTT, Febri mengatakan akan dibeberkan dalam jumpa pers petang ini.

"Iya, Jumat menjelang tengah malam kemarin ada kegiatan OTT oleh tim di Mojokerto. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Dalam waktu maksimal 24 jam akan ditentukan status hukumnya. Kami akan sampaikan lebih rinci," ujar Febri saat dikonfirmasi, Sabtu (17/6). [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya