Berita

Hukum

Alumni 212 Tuntut Komnas HAM Buka Hasil Mediasi

JUMAT, 16 JUNI 2017 | 17:04 WIB | LAPORAN:

Presidium Alumni Aksi 212 kembali menyambangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) untuk meminta lembaga itu menjelaskan hasil mediasi dengan pemerintah yang diwakili Kemenko Polhukam beberapa waktu lalu.

Ketua Presidium Alumni 212 Ansufri Idrus Sambo menilai, setiap Jumat pihaknya terus melakukan mediasi dengan Komnas HAM agar tuntutan rekonsiliasi kasus yang meyeret ulama dan aktivis bisa dihentikan. Namun, hingga saat ini, pihaknya belum mendapat kesimpulan dari pemerintah melalui Komnas HAM.

"Komnas HAM sudah melakukan mediasi kepada pihak pemerintah, sudah diterima menko polhukam, yang kita minta apa hasilnya. Jangan sampai setiap seminggu sudah melakukan mediasi tapi hasilnya tidak kelihatan," jelas Sambo di Kantor Komnas Ham, Jalan Latuharhari, Jakarta (Jumat, 16/6).


Sambo menambahkan, pihaknya kecewa kepada Kemenko Polhukam yang lamban menjawab permintaan perdamaian dan menghentikan kasus yang menyeret pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Sihab. Menurutnya, Kemenko Polhukam sengaja menutup telinga terkait hasil mediasi yang dilakukan pihaknya dengan Komnas HAM.

"Kita ingin dengan cara elegan, dengan dialog dengan Komnas HAM, ternyata tidak ditanggapi positif oleh jajaran pemerintah. Maka kita meminta Komnas HAM untuk langsung menghadap presiden, kita ingin tahu tanggapan presiden sebenarnya apa," tegasnya.

Di kesempatan yang sama Komisioner Komnas HAM Siane Indriyani mengaku ikut merasakan kekecewaan yang dialami oleh para Alumni 212. Menurutnya, Komnas HAM telah mengupayakan agar hasil mediasi bisa diterima pemerintah.

"Saya mengapresiasi kedatangan teman-teman ke Komnas HAM, walaupun ada yang bilang Komnas HAM tidak dianggap tetapi kita tetap berjalan. Kita tetap menyiapkan rekomendasi yang berdasarkan masukan-masukan dan akan kita berikan pada waktu yang tepat," tambah Siane. [wah]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya