Berita

Politik

Diminta Reunifikasi Dua Korea, Megawati Mau Lapor Dulu Ke Jokowi

RABU, 31 MEI 2017 | 09:27 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Permintaan agar Presiden Kelima Republik Indonesia Megawati Sukarnoputri bersedia menjadi special envoy atau utusan khusus dalam reunifikasi Korea Selatan dan Utara semakin menguat. Bermula dari permintaan Presiden Moon Jae-in, diyakini media Korea Selatan, dan turut didukung pemerintahan otonomi khusus Pulau Jeju.

Putri tertua proklamator kemerdekaan Indonesia ini pun menyambut positif. Meski demikian Megawati belum bisa memutuskan secara sepihak.

"Semua permintaan ini tentu bertujuan baik, tetapi saya pulang dulu ke tanah air dan melapor kepada Bapak Presiden Joko Widodo" ungkap Ketua Umum PDI Perjuangan ini.


Saat Mega bersama rombongan diterima Presiden Moon di istana kepresidenan Senin lalu (29/5), Mega juga menyampaikan kepada Presiden Moon agar diberi waktu untuk berpikir sekaligus bicara kepada Presiden Joko Widodo.

"Selain atas nama pribadi, tugas special envoy ini tentu atas nama Indonesia. Itu kenapa saya harus berpikir sekaligus merenung tentang cara yang akan saya tempuh" ujar Mega dengan senyum simpul.

Selain berbicara isu politik dan keamanan, Megawati dan Moon Jae-in juga berbicara peluang ekonomi, budaya termasuk pendidikan. Salah seorang diplomat Indonesia yang tidak bersedia namanya dikutip namun hadir dalam pertemuan di Istana Blue House mengungkapkan, langkah Moon megundang tokoh Indonesia di luar pakem kebiasaan Korea Selatan.

"Korea Selatan umumnya mengutamakan  Jepang, Amerika Serikat dan Australia. Namun kehadiran Ibu Mega serta keterlibatannya dalam upaya reunifikasi ditambah utusan khusus Presiden Moon telah menemui Presiden Joko Widodo di Jakarta, saya berkeyakinan Korea Selatan mulai berkeinginan untuk membentuk aliansi baru" ujar diplomat yang telah berkarir selama 25 tahun terakhir. [ysa]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya