Berita

Politik

Diminta Reunifikasi Dua Korea, Megawati Mau Lapor Dulu Ke Jokowi

RABU, 31 MEI 2017 | 09:27 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Permintaan agar Presiden Kelima Republik Indonesia Megawati Sukarnoputri bersedia menjadi special envoy atau utusan khusus dalam reunifikasi Korea Selatan dan Utara semakin menguat. Bermula dari permintaan Presiden Moon Jae-in, diyakini media Korea Selatan, dan turut didukung pemerintahan otonomi khusus Pulau Jeju.

Putri tertua proklamator kemerdekaan Indonesia ini pun menyambut positif. Meski demikian Megawati belum bisa memutuskan secara sepihak.

"Semua permintaan ini tentu bertujuan baik, tetapi saya pulang dulu ke tanah air dan melapor kepada Bapak Presiden Joko Widodo" ungkap Ketua Umum PDI Perjuangan ini.


Saat Mega bersama rombongan diterima Presiden Moon di istana kepresidenan Senin lalu (29/5), Mega juga menyampaikan kepada Presiden Moon agar diberi waktu untuk berpikir sekaligus bicara kepada Presiden Joko Widodo.

"Selain atas nama pribadi, tugas special envoy ini tentu atas nama Indonesia. Itu kenapa saya harus berpikir sekaligus merenung tentang cara yang akan saya tempuh" ujar Mega dengan senyum simpul.

Selain berbicara isu politik dan keamanan, Megawati dan Moon Jae-in juga berbicara peluang ekonomi, budaya termasuk pendidikan. Salah seorang diplomat Indonesia yang tidak bersedia namanya dikutip namun hadir dalam pertemuan di Istana Blue House mengungkapkan, langkah Moon megundang tokoh Indonesia di luar pakem kebiasaan Korea Selatan.

"Korea Selatan umumnya mengutamakan  Jepang, Amerika Serikat dan Australia. Namun kehadiran Ibu Mega serta keterlibatannya dalam upaya reunifikasi ditambah utusan khusus Presiden Moon telah menemui Presiden Joko Widodo di Jakarta, saya berkeyakinan Korea Selatan mulai berkeinginan untuk membentuk aliansi baru" ujar diplomat yang telah berkarir selama 25 tahun terakhir. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya