Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memastikan bahwa akses dan anggaran bukan halangan untuk menggali keterangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, terkait investigasi dugaan kriminalisasi ulama dan aktivis.
Menurut Wakil Ketua Komnas HAM Anshori Sinungan, pihaknya punya cara untuk meminta informasi dari Rizieq yang saat ini berada di luar negeri. Salah satunya dengan melakukan teleconference atau wawancara jarak jauh. Dia mengatakan, secara prosedur, metode tersebut tidak diharamkan untuk meminta keterangan kepada seseorang.
"Investigasi di manapun bisa dilakukan, mau sampai Alaska juga boleh. Tapi kami beda, kalau lembaga lain kan dananya banyak. Tapi ya, DPR bilang anggaran kami memang kecil, mau ke luar negeri saja dipermasalahkan," ujar Ansori di kantornya, Jalan Latuharhari, Jakarta, Jumat (19/5).
Dia menambahkan, sejauh ini, Komnas HAM telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan dalam menindaklanjuti dugaan kriminalisasi ulama dan aktivis. Sejumlah saksi yang pernah diundang yakni Ratna Sarumpaet, Sri Bintang Pamungkas, serta beberapa perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Keterangan para saksi diperlukan untuk mendapatkan informasi lebih objektif. Serta mendapatkan bukti-bukti lain yang menguatkan hasil investigasi nanti.
"Kami gali, apa benar (kepolisian) sudah melakukan hal itu (kriminalisasi). Sesuai dengan apa yang dituduhkan dan disangkakan," demikian Anshori.
[wah]
