Pihak Polres Kepulauan Seribu melimpahkan berkas dan tersangka ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada 15 Mei lalu. Berkas tiga nelayan Pulau Pari atas nama Mustaghfirin alias Boby, Bahrudin alias Edo, dan Mastono alias Baok dalam kasus dugaan pungutan liar di Pantai Perawan.
Tim Advokasi Selamatkan Pulau Pari terkejut dengan pelimpahan berkas yang dilakukan kepolisian, setelah sebelumnya mengirimkan surat permohonan gelar perkara ke Kejari Jakut.
"Kami telah mengirimkan surat permohonan untuk dilakukan gelar perkara, kami ingin memperlihatkan di depan polisi dan jaksa bahwa tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh ketiga nelayan. Kami berkesimpulan kasus ini dipaksakan oleh pihak kepolisian, sehingga sudah seharusnya dilakukan penghentian perkara terhadap perkara ini," ujar Matthew selaku pengacara publik LBH Jakarta kepada redaksi, Kamis (18/5).
Pada 11 Maret 2017, tiga nelayan Pulau Pari ditangkap Polres Kepulauan Seribu atas tuduhan melakukan pungli dengan membebankan biaya sebesar Rp 5.000 kepada wisatawan yang ingin masuk ke wilayah pantai Pasir Perawan.
Pengacara publik Kelompok Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Tigor Hutapea menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pengecekan di lapangan yang mendapati bahwa Pantai Perawan merupakan wilayah kelola bersama nelayan. Para nelayan di Pulau Pari bersama-sama membuka pantai sebagai tempat wisata, untuk menjaga pantai tetap bersih maka seluruh warga sepakat membebankan kepada para wisatawan yang berkunjung dengan biaya Rp 5.000.
"Apabila ada wisatawan yang tidak ingin membayar, warga tetap mempersilahkan masuk dan tidak memaksa. Uang tersebut dikumpulkan dan tidak untuk kepentingan pribadi. Uang dikelola bersama untuk membayar petugas kebersihan, membayar listrik penerangan, membangun sarana dan prasarana pantai, tempat ibadah, dan menyantuni anak yatim. Karenanya, kami menilai ada kekeliruan dan pemaksaaan penerapan hukum dalam kasus ini," ujarnya.
Untuk itu, Tim Advokasi Selamatkan Pulau Pari menolak penahanan terhadap ketiga nelayan tersebut oleh kejaksaan. Di mana, saat masih di kepolisian, ketiganya mendapat pengangguhan penahanan dan hanya diharuskan melakukan wajib lapor.
"Kami tidak sepakat dengan tindakan jaksa menahan ketiga nelayan, Kami harap jaksa dapat mengabulkan penangguhan penahanan yang kami ajukan. Kami berani menjamin ketiga nelayan tidak akan melarikan diri sebab mereka warga yang baik," tegasnya.
[wah]
